Lembaga Swadaya Upayakan Hunian Sementara di Palu Ramah Anak

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja menyelesaikan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) untuk pengungsi bencana di Kelurahan Palupi Palu, Sulawesi Tengah, Jumat 4 Januari 2019. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggenjot penyelesaian pembangunan Huntara tersebut karena hingga akhir Desember 2018 baru sekitar 30 persen Huntara yang siap ditempati dari target 1.200 unit yang seharusnya sudah dihuni. ANTARA FOTO/Basri Marzuki

    Pekerja menyelesaikan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) untuk pengungsi bencana di Kelurahan Palupi Palu, Sulawesi Tengah, Jumat 4 Januari 2019. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggenjot penyelesaian pembangunan Huntara tersebut karena hingga akhir Desember 2018 baru sekitar 30 persen Huntara yang siap ditempati dari target 1.200 unit yang seharusnya sudah dihuni. ANTARA FOTO/Basri Marzuki

    TEMPO.CO, Palu - Aktivis hak anak-anak dari lembaga swadaya masyarakat Save The Children Indonesia, Hamid Rosianto, menilai pendirian hunian sementara atau huntara di wilayah bencana seperti Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah, berpotensi memunculkan persoalan. Masalah ini, kata dia, salah satunya bisa mempengaruhi tumbuh kembang bagi anak-anak di lokasi bencana.

    Baca: PUPR: 699 Huntara untuk Korban Bencana Palu Rampung Februari 2019

    Aktivis yang kini bertugas sebagai Field Program Operation Director di wilayah terdampak bencana tersebut  mengatakan, penting masyarakat menyadari perlunya perlindungan terhadap anak. “Kami menciptakan program berbasis lingkungan ramah anak, yang bisa dilakukan masyarakat,” kata Hamid kepada Tempo pada Jumat, 22 Maret 2019.

    Program yang ditawarkan Save The Children, utamanya diberikan kepada para orang tua.  “Warga di sana memang harus menyadari bahwa perlindungan terhadap anak dan keluarga harus bermula dari masyarakat sendiri.”

    Hamid menyebut, lingkungan hunian sementara sangat mungkin tak ramah anak di areal bencana. Sebab, korban yang menempati hunian baru dan sifatnya sementara, satu sama lain awalnya tidak saling mengenal. Mereka dikumpulkan dalam suatu tempat, yang sebelumnya juga tidak mengetahui latar belakang masing-masing. Orang tua, kata Hamid, selain membangun hubungan baik dengan sesama pengungsi juga mengawasi anak-anak mereka.

    Menurut Hamid, fasilitas pendidikan pun membutuhkan perhatian ekstra dari segi kualitasnya. Saat ini, kata dia, sarana pendidikan masih sangat terbatas. Anak-anak yang berada di areal pengungsian terpaksa bersekolah di tenda-tenda. Walaupun kondisinya belum ideal, kata Hamid, anak-anak tetap memerlukan pendidikan yang baik.

    “Jadi sekarang guru-guru dilatih bagaimana menerapkan kurikulum di lokasi tanggap darurat. Modul seperti apa yang cocok untuk disampaikan kepada anak-anak didik di lokasi bencana,” kata Hamid.

    Bencana di Palu terjadi pada 28 September 2018. Saat itu gelombang tsunami menerjang kawasan Palu, Sigi dan Doongala. Selain tsunami juga terjadi likuifaksi atau pergerakan tanah, yang menelan bangunan rumah penduduk. Peristiwa memilukan ini mengakibatkan ribuan korban jiwa dan lebih dari 50 ribu orang tinggal di pengungsian.

    Simak juga: NASA: Langka, Gempa Palu Sangat Cepat

    Berdasarkan data di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 20 Maret 2019, di Kota Palu telah terbangun 288 huntara dari 298 unit rumah yang dibutuhkan. Huntara di Kabupaten Sigi terbangun 221 dari 607 yang dibutuhkan. Di Kabupaten Donggala sebanyak 190 huntara terbangun dari 375 unit rumah yang dibutuhkan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.