Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dikritik DDII Pusat, Yusril Ekspos Surat Dukungan DDII Pasuruan

image-gnews
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat, 30 November 2018. Selain itu, dua tokoh ini menunaikan salat Jumat bersama di Masjid Baitussalam, Kompleks Istana. TEMPO/Ahmad Faiz
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat, 30 November 2018. Selain itu, dua tokoh ini menunaikan salat Jumat bersama di Masjid Baitussalam, Kompleks Istana. TEMPO/Ahmad Faiz
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menanggapi surat terbuka yang dilayangkan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan ditandatangani Ketua Umumnya, Mohammad Siddik. Yusril tak secara langsung berkomentar, tetapi mengirimkan surat tanggapan yang dibuat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Pasuruan, Jawa Timur.

Baca: DDII Kritik Yusril, PBB: Ada yang Belum Ikhlas Kami Dukung Jokowi

"Surat tanggapan DDII Kota Pasuruan itu sejalan dengan pikiran saya. Itu saja yang dikutip, saya sedang kampanye di Batam," kata Yusril kepada Tempo, Sabtu, 6 April 2019.

Surat tanggapan DDII Kota Pasuruan itu memuat dua poin, yakni tentang siapa yang berbohong antara Yusril dan pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab. Belum lama ini, keduanya saling menuding satu sama lain sebagai "raja bohong". Adapun poin kedua menyangkut ucapan Rizieq yang menyebut Yusril dan PBB mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017.

Surat tanggapan itu ditandatangani Ketua DDII Kota Pasuruan Rizal Aminuddin Latief. Saat dikonfirmasi, Rizal membenarkan dirinya menandatangani surat tanggapan itu. Rizal menilai DDII pusat semestinya mengklarifikasi langsung polemik yang terjadi antara Yusril dan Rizieq itu. Alih-alih demikian, kata dia, DDII, malah memberi teguran terbuka. "Maka kami pun perlu nyampaikan surat terbuka pula agar Dewan Dakwah pusat berhati-hati," kata Rizal kepada Tempo, Sabtu, 6 April 2019.

Rizal mengatakan, DDII telah menjatuhkan tuduhan sepihak bahwa Yusril tak berakhlak karimah. Dia menilai DDII tak mencermati secara utuh cerita tersebut, khususnya rekaman percakapan antara Yusril dan Rizieq. Jika rekaman percakapan itu benar, Rizal mempertanyakan sebutan apa yang pantas disematkan kepada Rizieq yang telah menuding Yusril pembohong.

"Dalam surat terbuka Dewan Dakwah itu tidak menjelaskan sama sekali ihwal pernyataan raja bohong, sebab-musababnya. Dengan demikian Dewan Dakwah telah menjatuhkan tuduhan secara sepihak kepada YIM," tulis Rizal dalam suratnya.

Rizal melanjutkan, Dewan Dakwah pusat juga tak mencermati pernyataan Rizieq yang menyebut Yusril dan PBB mendukung Ahok. Padahal kenyataannya, kata dia, dukungan diberikan kepada Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Rizal menilai teguran terbuka DDII pusat itu tindakan gegabah dan tanpa perhitungan. Dia mengatakan permasalahan itu justru berimbas menambah jarak antara PBB dan Dewan Dakwah.

Berikutnya, Rizal juga menyinggung posisi PBB yang memilih tidak berkoalisi dengan Prabowo-Sandiaga. Dia mengatakan tak digubrisnya PBB dalam koalisi Prabowo tak terlepas dari penolakan Partai Keadilan Sejahtera.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jika Prabowo melibatkan PBB, maka PKS tidak akan bersama Prabowo. Hal ini tentunya akan berakibat urungnya pencalonan Prabowo," ucapnya. "Kami yakin infomasi yang beredar tersebut diketahui oleh Dewan Dakwah, tetapi Dewan Dakwah tidak memberikan tanggapan dan keterangan tentang informasi tersebut."

Rizal mengatakan kini PBB dianggap melenceng dari koalisi keumatan dan dicerca di mana-mana. Padahal, kata dia, hal ini terjadi karena PBB tak dianggap dalam koalisi Prabowo. Rizal pun menilai seperti ada rekayasa dalam polemik ini dan Dewan Dakwah pusat diam saja menanggapinya.

"Nampaknya Dewan Dakwah membiarkan sama sekali dan seolah-olah turut menjadi bagian dalam rekayasa tersebut," kata dia.

Rizal mempertanyakan apakah DDII pusat mau menyampaikan permintaan maaf seumpama Yusril yang terbukti benar. Menurut dia, DDII seharusnya introspeksi dan menjaga situasi tetap baik demi kepentingan PBB dan umat Islam saat ini.

Persoalan ini bermula dari ucapan Yusril dalam sebuah video yang viral. Dia berujar bahwa Rizieq meragukan keislaman calon presiden 02 Prabowo Subianto. Rizieq membantah. Dalam wawancaranya yang tayang di kanal Youtube FrontTV, Rizieq menyebut mantan Menteri Hukum dan HAM itu berbohong.

Yusril menyanggah lagi. Dia lantas mengunggah tangkapan layar atau screenshot percakapannya dengan Rizieq via aplikasi Whatsapp. Dalam percakapan bertanggal 5-6 September 2018 itu, Yusril mengatakan berencana umrah bersama keluarganya pada 29 September-6 Oktober 2018. Dia juga berujar ingin bertamu ke rumah Rizieq di Mekkah di sela ibadah itu.

Baca: DDII Tegur Yusril Ihza Mahendra Soal Rizieq Shihab

Perbincangan lantas berlanjut dengan menyangkut dukungan di pemilihan presiden 2019. Rizieq dan Yusril membincangkan keislaman Prabowo dan adanya Islamophobia di lingkaran Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Serba-serbi Kontroversi Yusril Ihza Mahendra Sebelum dan Sesudah Menjabat Menko

9 hari lalu

Pernyataan Yusril Ihza Mahendra terkait dengan peristiwa 1998 bukan bentuk pelanggaran HAM berat menuai kritik.
Serba-serbi Kontroversi Yusril Ihza Mahendra Sebelum dan Sesudah Menjabat Menko

Yusril Ihza Mahendra melontarkan pernyataan kontroversi soal peristiwa 1998.


Naik Hercules untuk Ikut Penggemblengan di Akmil Magelang, Nusron Wahid: Banyak Zikir

9 hari lalu

Momen para menteri kabinet Prabowo-Gibran menaiki pesawat Hercules TNI AU dari Lapangan Udara Halim Perdanakusuma menuju Bandara Adisucipto, Yogyakarta, Kamis, 24 Oktober 2024. Dari Yogyakarta, para menteri akan melanjutkan perjalanan lewat jalur darat menuju Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti pembekalan selama tiga hari. Foto: Instagram @meutya_hafid
Naik Hercules untuk Ikut Penggemblengan di Akmil Magelang, Nusron Wahid: Banyak Zikir

Menteri kabinet Prabowo naik pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara menuju Akmil, Magelang. Nusron Wahid terlihat berzikir.


Soal Pernyataan Kontroversial Yusril dan Surat Berkop Kemendes, Apa Tanggapan Mahfud MD?

10 hari lalu

Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD, saat ditemui di kompleks Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Soal Pernyataan Kontroversial Yusril dan Surat Berkop Kemendes, Apa Tanggapan Mahfud MD?

Mahfud MD memberi tanggapan sejumlah kontroversi yang dilakukan menteri Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.


Baru Dilantik, 2 Menteri dan 1 Utusan Khusus Presiden Prabowo Jadi Sorotan Publik

10 hari lalu

Suasana pelantikan Kabinet Merah Putih (KMP) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin 21 Oktober 2024. KMP terdiri dari 53 orang menteri. Daftar itu terdiri dari tujuh kementerian koordinator, empat puluh satu kementerian, serta lima kepala lembaga. Sejumlah menteri di pemerintahan Presiden Jokowi kembali menjabat. TEMPO/Subekti.
Baru Dilantik, 2 Menteri dan 1 Utusan Khusus Presiden Prabowo Jadi Sorotan Publik

Dua Menteri dan satu Utusan Khusus Presiden Prabowo menjadi sorotan publik usai dilantik. Siapa saja mereka?


Top 3 Hukum: Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Rp 20 Triliun, Amnesty International Sebut Yusril Tak Paham UU yang Benar

10 hari lalu

Menteri HAM Natalius Pigai (kanan) dan Wakil Menteri HAM Mugiyanto (tengah) mengunjungi kantor baru mereka di Gedung Direktorat Jenderal HAM, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta pada Senin, 21 Oktober 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Top 3 Hukum: Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Rp 20 Triliun, Amnesty International Sebut Yusril Tak Paham UU yang Benar

Natalius Pigai membandingkan anggaran Kementerian HAM dengan Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dapat pagu triliunan.


Komentar Yusril Soal Peristiwa 1998 Ditanggapi Mahfud MD hingga Respons Menteri HAM Natalius Pigai

11 hari lalu

Yusril Ihza Mahendra secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Ketum PBB dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang digelar di DPP (Dewan Pengurus Pusat) PBB di Jakarta pada Sabtu malam, 18 Mei 2024. Keinginan Yusril untuk mundur itu diterima oleh MDP yang dilanjutkan dengan pemilihan penjabat (Pj) ketua umum. Fahri Bachmid lalu terpilih sebagai pj Ketua Umum PBB dan menggantikan Yusril. TEMPO
Komentar Yusril Soal Peristiwa 1998 Ditanggapi Mahfud MD hingga Respons Menteri HAM Natalius Pigai

Baru saja Yusril dilantik, namanya terus disoroti lantaran menganggap peristiwa 1998 bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat


Mahfud Md Sebut Menteri Yusril Tak Berhak Nyatakan Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

11 hari lalu

Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD, saat ditemui di kompleks Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Mahfud Md Sebut Menteri Yusril Tak Berhak Nyatakan Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

Mahfud MD merespons pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan tragedi 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat.


Klarifikasi Yusril soal Peristiwa 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

11 hari lalu

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menjawab pertanyaan awak media di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani
Klarifikasi Yusril soal Peristiwa 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

Yusril merasa pernyataannya soal tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat, disalahpahami.


Respons Menteri HAM Natalius Pigai soal Yusril Bilang Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

11 hari lalu

Menteri HAM Natalius Pigai (kanan) dan Wakil Menteri HAM Mugiyanto (tengah) mengunjungi kantor baru mereka di Gedung Direktorat Jenderal HAM, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta pada Senin, 21 Oktober 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Respons Menteri HAM Natalius Pigai soal Yusril Bilang Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

Menteri HAM Natalius Pigai, yang berada di bawah koordinasi Yusril, sempat ditanya wartawan mengenai pernyataan kekerasan pada 1998 bukan pelanggaran HAM berat.


Yusril Sebut Tragedi Mei 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat, Bivitri Susanti: Mencoba Memutihkan Dosa

11 hari lalu

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) kembali menggelar aksi Kamisan ke-827 merefleksi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 79 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 15 Juli 2024. Hingga kini mereka terus bersuara mencari keadilan bagi para korban dan keluarga Tragedi 1965, Semanggi I, Semanggi II, Trisakti, Tragedi 13-15 Mei 1998, Talangsari, Tanjung Priok, dan korban pelanggaran HAM lainnya, menuntut diwujudkannya keadilan dan penuhi hak-hak korban. TEMPO/Subekti.
Yusril Sebut Tragedi Mei 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat, Bivitri Susanti: Mencoba Memutihkan Dosa

Bivitri sebut pernyataan Yusril strategi politik untuk menghilangkan kesan pelanggaran HAM berat benar-benar terjadi, terutama tragedi Mei 1998.