KASN Cium Jual-Beli Jabatan di Kemenag sebelum OTT Romahurmuziy

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Sofian Effendi (tengah) dan pakar hukum tata negara Jimly Ashidiqqie (berpeci) saat ditemui di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Maret 2019. TEMPO/Egi Adyatama

    Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Sofian Effendi (tengah) dan pakar hukum tata negara Jimly Ashidiqqie (berpeci) saat ditemui di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Maret 2019. TEMPO/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengatakan telah mencium aroma jual-beli jabatan di Kementerian Agama, sebelum adanya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy. Bahkan KASN sempat memperingatkan agar praktik itu dihentikan.

    Baca: KPK Periksa Sekjen Kemenag dalam Kasus Romahurmuziy

    "KASN dalam kasus Kemenag sudah menengarai adanya permainan ini karena kami kembangkan sistem informasi jabatan pimpinan tinggi," ujar Ketua KASN, Sofian Effendi, dalam diskusi di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Maret 2019.

    Sofian mengatakan hal ini bermula pada Februari lalu, saat Kemenag sedang menyeleksi 18 jabatan pimpinan tinggi. Sekretaris Jenderal Kemenag telah diperingatkan bahwa ada dua calon yang sudah ditengarai tidak jujur dan memiliki rekam jejak yang buruk.

    Namun Sofian mengatakan peringatan dari KASN ini tidak ditanggapi dan tak sampai ke panitia seleksi. Hingga akhirnya salah satu calon yang bermasalah lolos seleksi. "Tanggal 1 Maret kami terima surat dari Kemenag, bahwa mereka tidak bisa menerima pandangan KASN," kata Sofian.

    Sofian mengatakan yang ia ketahui kemudian terjadi OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Romahurmuziy di Jawa Timur, Jumat siang, 15 Maret 2019 lalu. Ketua Umum PPP itu ditangkap atas dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama Tahun 2018-2019.

    Menurut Sofian, sistem informasi jabatan pimpinan tinggi yang dimiliki KASN memiliki data riwayat pencalonan dan pengangkatan 22 ribu jabatan pimpinan tinggi. Sofian mengatakan masih ada kemungkinan kasus serupa yang terjadi di Kemenag dapat terulang di kementerian dan lembaga lain.

    Saat ini, Sofian mengatakan ada 13 kementerian lembaga yang dipantau oleh KPK. Ia mengatakan Presiden Joko Widodo pernah bertanya jumlah Kementerian yang diduga terlibat dalam praktik transaksi.

    Baca: Beda Kasus Romahurmuziy dan Suryadharma terhadap Suara PPP

    "Saya tak berani menduga, ya lebih dari separuh. Tapi kami duga lebih dari 90 persen yang melakukan praktik, tinggal levelnya ada beda-beda," kata Sofian.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.