Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa: Saya Mau PPP Bangkit

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suharso Monoarfa menjadi pelaksana tugas atau Plt Ketua umum PPP dalam sidang pleno Mukernas PPP di Hotel Seruni, Cisarua, Bogor pada Rabu malam, 20 Maret 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Suharso Monoarfa menjadi pelaksana tugas atau Plt Ketua umum PPP dalam sidang pleno Mukernas PPP di Hotel Seruni, Cisarua, Bogor pada Rabu malam, 20 Maret 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Bogor – Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan, militansi para kader partai berlambang ka'bah tersebut perlahan mulai hilang. Hal itu dikatakan saat menyampaikan pidatonya usai resmi dikukuhkan sebagai Plt Ketua Umum PPP dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III PPP di Bogor, Rabu 20 Maret 2019.

    Baca: Suharso Monoarfa Gantikan Romahurmuziy di TKN Jokowi

    “Saya mau benar benar bangkit, militan kita ini sudah hilang,” kata Suharso.

    Suharso mengatakan, setelah 2004 PPP perlahan mengalami kemerosotan. “Apa yang salah dengan kita. Mungkin ada sesuatu yang membuat kita begini,” kata Suharso.

    Suharso mengatakan, PPP sempat berjaya saat dipimpin oleh Hamzah Haz.
    “Tetapi berhenti setelah 2004. Sejak itu sejarah kita adalah sejarah yang kelabu,” kata Suharso. “Makanya saya mengajak semua mengintrospeksi."

    Dalam pidatonya, beberapa kali Suharso menghapuskan air matanya. Apalagi saat dia mengulas berbagai permasalahan-permasalahan partai berlambang Ka'bah tersebut .

    “Lambang (partai) kita luar biasa, tetapi kita seperti memperolok-olokan,” kata Suharso.

    Dalam Mukernas III PPP di Bogor, hanya 33 dari 34 DPW yang hadir. Selain itu, Mukernas hadir Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Sosial periode 2001-2009 Bachtiar Chamsyah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani, dan Bupati Bogor Ade Yasin.

    Suharso Monoarfa akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), setelah resmi dikukuhkan sebagai Plt Ketua Umum PPP lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.