OTT Romahurmuziy PPP, KPK Hanya Sita Ratusan Juta Rupiah

Reporter

Editor

Ali Anwar

Ketum PPP, Romahurmuziy (kanan), menjalani pemeriksaan setelah terjaring OTT KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2019. Berselang empat menit setelah kedatangan Romy, penyidik KPK kembali menggiring empat orang lainnya yang tertangkap tangan bersama Romy. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang dalam operasi tangkap tangan atau OTT Romahurmuziy alias Rommy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). "Jumlahnya ratusan juta, diamankan di lokasi dalam bentuk mata uang rupiah," ujar Juru bicara KPK Febri Diansyah di kantor KPK pada Sabtu dini hari, 16 Maret 2019.

Baca juga: OTT Romahurmuziy, KPK Segel Ruang Kerja Menteri Agama

Romahurmuziy tertangkap tangan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Jumat, 15 Maret 2019, pukul 09.00 WIB. Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, jumlah uang yang disita dalam penangkapan terhadap Romahurmuziy tidak banyak.

"Uangnya tidak banyak, tapi saya belum terima laporan lengkap. Yang perlu dicatat ini bukan pemberian yang pertama, karena sebelumnya juga yang bersangkutan pernah memberikan," kata Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Jumat, 15 Maret 2019.

Agus mengatakan, penerimaan suap itu terkait dengan promosi jabatan. "Terkait dengan suap untuk menjabat tertentu kemudian yang bersangkutan menerima suap".

Sedangkan mengenai modus penerimaan suap itu, Agus belum menjelaskannnya. "Tunggu saja karena terus terang pemeriksaannya belum selesai. Kami akan konpers mengenai ini," ungkap Agus yang mengaku KPK menerima laporan masyarakat yang kemudian diverifikasi.

Baca juga: OTT Romahurmuziy PPP, Sekjen Kemenag Datangi KPK

Setelah OTT Romahurmuziy  menjalani pemeriksaan di gedung KPK Merah Putih, Jakarta. Dia tiba sekitar pukul 20.13. KPK memiliki waktu 1X24 jam untuk menentukan status hukum Romahurmuziy dan empat orang lain yang diciduk bersamanya.






Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

1 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

5 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

15 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

15 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

18 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

19 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

20 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

21 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

22 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

22 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.