OTT Romahurmuziy, KPK Segel Ruang Kerja Menteri Agama

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PPP, Romahurmuziy (mengenakan masker dan bertopi), tiba di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2019. ANTARA/Reno Esnir

    Ketua Umum PPP, Romahurmuziy (mengenakan masker dan bertopi), tiba di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2019. ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel dua ruangan di kantor Kementerian Agama terkait operasi tangkap tangan atau OTT Romahurmuziy alias Rommy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Jumat,  15 Maret 2019.

    Baca juga: KPK Menyita Sejumlah Uang saat OTT Terhadap Romahurmurziy

    Dua ruangan yang disegel tersebut adalah ruangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Sekretaris Jenderal Kemenag M. Nur Kholis Setiawan. “Dua ruangan itu disegel karena ada kebutuhan klarifikasi untuk proses penyelidikan,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah pada Sabtu dini hari, 16 Maret 2019.

    Kendati demikian, Febri belum bisa menyampaikan terkait hal apa proses klarifikasi tersebut. “Belum bisa disampaikan sekarang, besok ketika konferensi pers,”  ujar dia.

    Romahurmuziy terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Juanda, Kabupaten Sidoarjo, sekitar pukul 09.00 WIB, Jumat, 15 Maret 2019.

    Sejumlah uang berhasil disita KPK dalam operasi yang melibatkan Romahurmuziy tersebut. Uang itu diduga bagian transaksi terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama, baik di pusat maupun di daerah.

    Romahurmuziy tiba di gedung KPK Merah Putih, Jakarta, tepat pukul 20.13 WIB Jumat malam, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Ia datang mengenakan jaket hitam dan topi hitam, serta pakai masker.

    Baca juga: Romahurmuziy Terjaring OTT di Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur

    Usai OTT Romahurmuziy hanya menunduk ketika tiba di KPK dan enggan memperlihatkan bahnya, apalagi berbicara kepada awak media. Dia terlihat bingung ketika diarahkan hendak masuk ke pintu KPK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.