PHDI Dukung Usulan NU Tak Sebut Kafir ke Nonmuslim Indonesia

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi didampingi Muhtasyar Nahdlatul Ulama (NU) KH Ma'ruf Amin (kiri) Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar (kedua kanan) dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj (kedua kiri) berdoa bersama pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu, 27 Februari 2019. Dalam sambutannya, Jokowi mengakui kalau NU merupakan organisasi jemaah terbesar di Indonesia. ANTARA/Adeng Bustomi

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi didampingi Muhtasyar Nahdlatul Ulama (NU) KH Ma'ruf Amin (kiri) Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar (kedua kanan) dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj (kedua kiri) berdoa bersama pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu, 27 Februari 2019. Dalam sambutannya, Jokowi mengakui kalau NU merupakan organisasi jemaah terbesar di Indonesia. ANTARA/Adeng Bustomi

    TEMPO.CO, Jakarta - Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) mendukung usulan Nahdlatul Ulama (NU) agar tidak menggunakan sebutan kafir untuk warga negara Indonesia yang tidak memeluk agama Islam. Usulan ini mencuat dalam Sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah, Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Banjar, Jawa Barat yang berakhir pada Jumat, 1 Maret 2019.

    Baca: NU Usul Sebutan Kafir ke Nonmuslim Indonesia Dihapus

    Sekretaris Bidang Hubungan Internasional PHDI Pusat, AA Ketut Diatmika mengatakan langkah tersebut dapat mempererat rasa persatuan kesatuan bangsa. "Apa yang dilakukan oleh saudara kami dari NU adalah hal yang positif demi terbinanya ketertiban, persatuan dan kesatuan bangsa indonesia, kami ikut mendukung," kata Ketut saat dihubungi Tempo, Sabtu, 2 Februari 2019.

    Ketut mengatakan PHDI mendukung setiap upaya persatuan yang sesuai konstitusi Indonesia. Di negara ini, keberagaman suku, ras, etnik, agama, kebudayaan, hingga bahasa harus benar-benar dihargai.

    "Pancasila, UUD 45, dan Bhineka Tunggal telah menjamin negara memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk melaksanakan ibadatnya sesuai agama dan kepercayaan masing masing," kata Ketut.

    Baca: 5 Hasil Munas Alim Ulama NU: Soal Sebutan Kafir sampai Bisnis MLM

    Tak hanya PHDI, sebelumnya Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) juga menyatakan dukungannya terhadap langkah NU ini. Mereka menilai keputusan ini penting karena menjadi penegasan untuk menolak fenomena mengkafirkan umat lain oleh sebagian umat Islam yang semakin nengkhawatirkan.

    Usulan ini muncul setelah adanya penggunaan kata kafir untuk WNI nonmuslim dalam sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah. Penyebutan itu dianggap menggandung unsur kekerasan teologis.


    Baca juga: NU Usul Hapus Sebutan Kafir, PGI: Bisa Perkuat Persatuan Bangsa

    Meski begitu, hal ini bukan berarti NU akan menghapus seluruh kata kafir di Al Quran atau hadis. Dalam Bahtsul Masail Maudluiyyah ini, keputusan ini hanya berlaku pada penyebutan kafir untuk warga Indonesia yang nonmuslim.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.