5 Hasil Munas Alim Ulama NU: Soal Sebutan Kafir sampai Bisnis MLM

Reporter

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj (kiri) saat rapat pleno dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, 27 Februari 2019. Munas dan Konbes diselenggerakan mulai 27 Februari hingga 1 Maret 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas Alim Ulama NU) telah digelar di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat. Digelar sejak Rabu, 27 Februari 2019 hingga Jumat, 1 Maret 2019, Munas menghasilkan sejumlah rekomendasi.

Berita terkait: Munas Alim Ulama NU Sepakati Pengertian Islam Nusantara

 

Sejumlah rekomendasi itu dibahas, baik di Komisi Bahtsul Masail Waqiiyyah (aktual), Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah (tematik), serta Bahtsul Masail Qanuniyah (peraturan). Rapat komisi menghasilkan sejumlah rekomendasi yang ditujukan untuk internal organisasi maupun eksternal.

Berikut adalah lima rekomendasi hasil Munas Alim Ulama NU tersebut.

1. Soal Sampah plastik

Munas Alim Ulama NU turut menyoroti masalah banyaknya sampah plastik. Indonesia menjadi negara terbesar kedua penyumbang sampah plastik setelah China. Sampah plastik ini disebabkan oleh faktor industri dan rendahnya budaya masyarakat menyadari bahaya sampah plastik.

Oleh karena itu NU meminta penanganan sampah plastik harus memasukan elemen budaya. "Sehingga membangun secara panjang dan prilaku masyarakat terhadap pentingnya menghindarkan diri dari bahaya sampah plastik," tutur Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj

2. Bisnis MLM Haram

Munas Alim Ulama NU menyatakan model bisnis multi level marketing (MLM) adalah haram. Hal ini berlaku untuk MLM dengan skema piramida, matahari, atau ponzi.

Pembahasan mengenai MLM ini dibahas oleh para kiai dalam Komisi Bahtsul Masail Waqiiyyah. Pimpinan sidang komisi, Asnawi Ridwan, mengatakan para kiai NU melihat adanya pelanggaran syariat yang terselubung sehingga menyebabkan adanya korban dari bisnis ini, baik yang mendapatkan legalitas dari pemerintah maupun tidak. "Haram, karena terdapat gharar (penipuan), dan syarat yang menyalahi prinsip akad sekaligus motivasi dari bisnis tersebut adalah bonus bukan barang," kata Asnawi.

3. Sebutan Kafir

Sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah, mengusulkan agar NU tidak menggunakan sebutan kafir untuk warga negara Indonesia yang tidak memeluk agama Islam. Pimpinan sidang, Abdul Moqsith Ghazali, mengatakan para kiai berpandangan penyebutan kafir dapat menyakiti warga nonmuslim di Indonesia

"Dianggap mengandung unsur kekerasan teologis, karena itu para kiai menghormati untuk tidak gunakan kata kafir tapi Muwathinun atau warga negara, dengan begitu status mereka setara dengan warga negara yang lain," katanya.

Meski begitu, kata Moqsith, bukan berarti NU akan menghapus seluruh kata kafir di Al Quran atau hadis. Keputusan dalam Bahtsul Masail Maudluiyyah ini hanya berlaku pada penyebutan kafir untuk warga Indonesia yang nonmuslim.

4. Islam Nusantara

NU menyepakati pengertian konsep Islam Nusantara. Dalam pembahasan di Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah, para kiai NU menyatakan Islam Nusantara bukan aliran baru.

NU menyatakan Islam Nusantara dalam pengertian substansial adalah Islam ahli sunah waljamaah yang diamalkan, didakwahkan, dan dikembangkan sesuai karakteristik masyarakat dan budaya di Nusantara oleh para pendakwahnya.

5. Tidak Golput

Munas NU juga merekomendasikan agar kalangan internal NU tidak golput. NU menilai Pemilu harus disukseskan guna meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.






Gus Ipul: PBNU Mandataris Muktamar Telah Habis, 80 Persen PWNU Ingin Regenerasi

2 Desember 2021

Gus Ipul: PBNU Mandataris Muktamar Telah Habis, 80 Persen PWNU Ingin Regenerasi

Gus Ipul mengatakan kepengurusan PBNU saat ini sejatinya bukanlah mandataris Muktamar Jombang 2015 karena telah habis masa baktinya.


Sebut Said Aqil Sampai 25 Desember, Gus Ipul: Muktamar Mundur, Pengurus Kosong

1 Desember 2021

Sebut Said Aqil Sampai 25 Desember, Gus Ipul: Muktamar Mundur, Pengurus Kosong

Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan bila Muktamar NU diundur Januari, terjadi kekosongan kepengurusan PBNU karena telah berakhir 25 Desember


Muktamar NU, Pengamat Minta Kubu Said Aqil dan Yahya Staquf Tak Saling Curiga

22 November 2021

Muktamar NU, Pengamat Minta Kubu Said Aqil dan Yahya Staquf Tak Saling Curiga

Pengamat politik Unair, Kacung Marijan, meminta kubu Said Aqil Siradj dan kubu Yahya Staquf tak saling curiga soal jadwal pelaksanaan Muktamar NU.


Munas Alim Ulama PKB Siapkan Piagam Bali, Apa Itu?

20 Agustus 2019

Munas Alim Ulama PKB Siapkan Piagam Bali, Apa Itu?

Munas Alim Ulama yang digelar dalam rangkaian Muktamar PKB akan menghasilkan Deklarasi Bali. Apa itu?


Mayoritas Responden Tempo Setuju Istilah Kafir Tidak Digunakan

11 Maret 2019

Mayoritas Responden Tempo Setuju Istilah Kafir Tidak Digunakan

Rekomendasi Munas Alim Ulama NU mengusulkan tidak menggunakan istilah kafir.


PGI Soal Sebutan Kafir: Kalau di Ruang Publik Baiknya Tak Dipakai

5 Maret 2019

PGI Soal Sebutan Kafir: Kalau di Ruang Publik Baiknya Tak Dipakai

PGI Meminta agar sebutan kafir tak perlu digunakan di ruang publik.


Soal Sebutan Kafir Hilang, Walubi: Urusan Mereka Panggil Kami Apa

3 Maret 2019

Soal Sebutan Kafir Hilang, Walubi: Urusan Mereka Panggil Kami Apa

Walubi tak mempermasalahkan soal sebutan kafir,


FPI Kritik Cara Berpikir NU yang Usul Sebutan Kafir Dihapus

3 Maret 2019

FPI Kritik Cara Berpikir NU yang Usul Sebutan Kafir Dihapus

FPI mengkritik NU yang mengusulkan agar sebutan kafir dihapus.


NU Usul Sebutan Kafir Hilang, Parisada Hindu: Demi Persatuan

3 Maret 2019

NU Usul Sebutan Kafir Hilang, Parisada Hindu: Demi Persatuan

Parisada Hindu mengapresiasi usulan NU untuk menghilangkan sebutan kafir bagi nonmuslim.


NU Usul Sebutan Kafir Dihapus, PGI: Menghargai Satu Sama Lain

3 Maret 2019

NU Usul Sebutan Kafir Dihapus, PGI: Menghargai Satu Sama Lain

PGI mengapresiasi langkah NU yang mengusulkan agar sebutan kafir hilang.