KPK Tetapkan PT Merial Esa sebagai Tersangka Kasus Suap Bakamla

Reporter

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan dan Alexander Marwata, menghadiri sidang praperadilan yang diajukan Richard Joost Lino di Pengadilan Jakarta Selatan, 26 Januari 2016. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sebuah perusahaan sebagai tersangka baru dalam kasus suap proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Korporasi sebagai tersangka tersebut yakni PT Merial Esa. "Setelah mencermati fakta persidangan, berdasarkan bukti permulaan yang cukup," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya, Jumat, 1 Maret 2019.

KPK menetapkan PT Merial Esa sebagai tersangka atas dugaan menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait proses pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) dalam APBN-P 2016. Suap ini diduga diberikan kepada Bakamla.

Baca: KPK Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Suap Bakamla

PT Merial Esa disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf a atau Huruf B atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, PT Merial Esa juga disangkakan Pasal 55 Ayat 1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.

PT Merial Esa merupakan korporasi kelima yang diproses oleh KPK sebagai tersangka. Sebelumnya, KPK telah memproses tiga korporasi dalam kasus korupsi, dan satu dalam kasus pencucian uang yakni PT NKE, PT Tuah Sejati, PT Nindya Karya, dan PT Tradha.

Perkara suap Bakamla bermula dari Operasi Tangkap Tangan pada Desember 2016. Dapam kasus ini, KPK menetapkan anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Fayakhun Andriadi sebagai tersangka pada Februari 2018. KPK menyangka politikus Golkar itu menerima suap senilai Rp 12 miliar untuk mengawal anggaran proyek tersebut di DPR.

Simak: Kepala Bakamla Sambangi KPK untuk Audiensi Pencegahan Korupsi

KPK juga menetapkan enam tersangka lain dan semuanya telah divonis pengadilan. Mereka adalah Eko Susilo Hadi mantan Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja sama Bakamla; Nofel Hasan N, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla; Fahmi Darmawansyah; Hardy Stefanus; Adami Okta swasta; dan Fayakhun Andriadi.

Fayakhun dinyatakan terbukti menerima suap sebanyak US$ 911.480. Dia menerima uang itu dari Fahmi Darmawansyah, selaku Direktur PT Merial Esa, penggarap proyek ini. Jaksa menyatakan Fayakhun menerima uang itu sebagai imbalan atas jasanya meloloskan alokasi penambahan anggaran Bakamla dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

SYAFIUL HADI | TAUFIQ SIDDIQ | ROSSENO AJI






Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

12 jam lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.


Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

19 jam lalu

Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

Ilham Wahyudi pedagang burung rekeningnya diblokir BCA atas permintaan KPK. Salah blokir, maksudnya Ilham Wahyudi lain.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

1 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

1 hari lalu

Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

YLKI menyatakan seharusnya BCA mengkonfirmasi ke penyidik sebelum memblokir nomor rekening seseorang.


Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

1 hari lalu

Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

Menteri Agama Yaqut bertemu pimpinan KPK membahas saran dan rekomendasi yang pernah diberikan mengenai pelaksanaan haji.


Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

1 hari lalu

Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hasil pertemuannya dengan pimpinan KPK hari ini membahas soal rencana kenaikan biaya haji 2023


KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

1 hari lalu

KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

KPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas mengenai rencana kenaikan biaya haji 2023 M/1444 H.


BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

1 hari lalu

BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

Heboh pemblokiran rekening penjual burung oleh Bank Central Asia (BCA), karena bernama sama. Ini Ilham Wahyudi yang dimaksud KPK.


KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

1 hari lalu

KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

Eks penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan kasus salah blokir rekening penjual burung oleh KPK dan BCA karena kurang vefikasi data.


Bakamla dan Amerika Kerja Sama Bidang Keamanan Perairan

2 hari lalu

Bakamla dan Amerika Kerja Sama Bidang Keamanan Perairan

Bakamla dan Amerika Serikat sepakat meningkatkan kerja sama untuk mendukung keamanan wilayah perairan Indonesia