TEMPO.CO, Banjar - Khatib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf mengatakan umat Islam Indonesia harus menghormati kedaulatan suatu negara dan konsep pemerintahan yang mereka anut masing-masing. Dalam diskusi di komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah, Musyawarah Nasional Alim Ulama, yang berlangsung di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar, NU menilai umat Islam tidak boleh mengintervensi bentuk pemerintahan di negara lain.
Itu sebabnya, kata Yahya, ideologi transnasional seperti khilafah yang kerap dibawa organisasi Hizbut Tahrir Indonesia harus ditolak. "Kami lihat ideologi dan gerakan semacam itu hanya menghasilkan kemelut dan kekacauan di seluruh dunia, maka harus ditolak dan kembali pada asal dari nilai agama yaitu rahmah, kemanusiaan, dan akhlaqul karimah," kata Yahya di lokasi, Kota Banjar, Jawa Barat, Kamis, 28 Februari 2019.
Baca: Munas Alim Ulama, PBNU: NU akan Menjerit tentang Politisasi Agama
Yahya mengibaratkan khilafah yang dibawa HTI mirip seperti gerakan komunisme internasional yang memaksakan satu bentuk rezim pemerintahan, yaitu komunis, untuk diterapkan di seluruh dunia.
NU sejatinya telah memiliki sikap terkait ideologi transnasional itu sejak 1984. Pembahasan kembali dalam Munas Ulama ini, kata dia, guna melengkapi argumen-argumen dari sisi agama untuk ditawarkan kepada dunia.
Baca: Munas Alim Ulama NU Tak Dihadiri Sejumlah Kiai Sepuh
Dahulu, dalil ini tidak dibicarakan karena telah ada komunikasi antarkiai. “Sekarang kami menghadapi kebutuhan dari dunia untuk mencari jalan keluar, sehingga kami tawarkan posisi moral kami."
Selain itu, kata Yahya, Komisi Bahtsul Masail meneguhkan kembali pandangan PBNU tentang status masyarakat nonmuslim dalam suatu negara. "Mereka warga negar yang setara. Hak dan kewajibannya (dalam kehidupan berbangsa) setara dengan muslim."
