Jaksa: Suap Meikarta buat Bupati Bekasi Terkait Izin Kedaluwarsa

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan pada Selasa, 16 Oktober 2018. KPK menetapkan sembilan tersangka yang diduga terkait dengan kasus tersebut, termasuk Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Bandung-Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jamaludin, Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Dewi Tisnawati, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat Muda Banjarnahor, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR  Neneng Rahmi Nurlaili menerima suap Meikarta untuk memuluskan izin proyek yang sudah kadaluwarsa.

“Mereka menyiasati dengan back date, seolah-olah proses perizinan itu normal saja,” kata jaksa KPK Dody Sukmono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Rabu, 27 Februari 2019.

Baca: Jalani Persidangan Suap Meikarta, Bupati Neneng Izin Bersalin

Menurut Dody, Neneng dan anak buahnya diduga menerima suap dari PT Lippo Cikarang melalui anak usahanya PT Mahkota Sentosa Utama dengan melibatkan Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, serta Taryudi. Duit suap yang berputar berjumlah Rp 16,18202 miliar dan 270 ribu Dollar Singapura. “Uang itu termasuk substansi dari penanganan perkaranya,” kata dia.

Dalam nota dakwaan jaksa disebutkan bahwa suap yang diterima Neneng diduga terkait dengan terbitnya Keputusan Bupati Bekasi Nomor 503.2/Kep.468-DPMPTSP/2017 tentang IPPT seluas 846.356 meter persegi (setara 84,6 hektare) pada PT Lippo Cikarang untuk pembangunan komersial area di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi yang dikenal sebagai proyek Meikarta. Keputusan Bupati tentang IPPT  diteken Neneng tertanggal 12 Mei 2017. Masa berlaku IPPT tersebut 1 tahun. IPPT tersebut menjadi salah satu syarat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Jamaludin selaku Kepala Dinas PUPR menandatangani penerbitan rekomendasi Site Plan, Blok Plan, dan Saran Teknis IMB sebagai syarat penerbitan IMB. Jamaludin menandatangani rekomendasi Site Plan untuk 6 tower apartemen proyek Meikarta pada 16 Mei 2018 mengacu pada dokumen blok plan apartemen tertanggal surat 14 Mei 2018.

Neneng Rahmi Nurlaili, selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR diduga membantu Jamaludin. “Padahal dasar pembuatan rekomendasi site plan dan blok plan tersebut menggunakan IPPT yang telah lewat masa berlakunya,” kata jaksa KPK Yadi.

Dokumen Rekomendasi Saran Teknis IMB untuk 53 yang diteken Jamaludin tertanggal surat 23 Mei 2018 juga diduga dibuat  mundur. PT Lippo Cikarang memasukkan permohonan penerbitan dokumen Saran Teknis IMB untuk 53 tower dan 13 basement apartemen proyek Meikarta. “Tandatangan dibuat tanggal mundur atau back date,” kata Yadin.

Simak: KPK Pindahkan Lima Tersangka Suap Meikarta ke Bandung

Yadin menuturkan dokumen IMB diduga terbit dengan dasar dokumen IPPT yang telah lewat masa berlakunya. Dewi Tisnawati, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP)  dituding menerbitkan IMB apartemen proyek Meikarta dengan tanggal mundur. Diantara dokumen IMB tersebut, ada 5 IMB diteken Dewi tanggal 18 September 2018 dengan tanggal surat dokumen IMB tertera 8 Oktober 2018. “IMB ditandatangani dibuat tanggal mundur atau back-date,” kata dia.

Seusasi sidang Neneng Hasanah Yasin mengatakan tidak akan mengajukan eksepsi dan memilih kooperatif dalam menghadapi sidang kasus suap Meikarta. “Saya sudah kooperatif dengan pihak KPK,” kata dia.

AHMAD FIKRI






Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

7 jam lalu

Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

Hakim Agung Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara KSP Intidana.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

9 jam lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

10 jam lalu

Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bakal menjerat siapa pun yang melakukan korupsi program kesejahteraan petani jika memiliki kecukupan alat bukti.


4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

12 jam lalu

4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

Sebelum Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung pernah juga tercoreng oleh kasus-kasus suap lainnya yang ditangani KPK.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

13 jam lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

14 jam lalu

MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

PPATK menemukan dugaan aliran dana jumbo dari Lukas Enembe ke kasino-kasino judi di luar negeri.


MAKI Punya Bukti Lukas Enembe Cukup Sehat untuk Bisa Diperiksa KPK

15 jam lalu

MAKI Punya Bukti Lukas Enembe Cukup Sehat untuk Bisa Diperiksa KPK

Menurut MAKI, perjalanan yang kerap dilakukan Lukas Enembe itu menunjukkan bahwa Lukas seharusnya bisa memenuhi panggilan KPK pada Senin besok.


KPK Diminta Usut Dugaan Suap Rekrutmen Hakim Agung

17 jam lalu

KPK Diminta Usut Dugaan Suap Rekrutmen Hakim Agung

Boyamin mengapresiasi kinerja KPK yang mampu mencetak rekor dengan menetapkan seorang hakim agung sebagai tersangka, yaitu Sudrajad Dimyati.


Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

18 jam lalu

Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dana Otsus Papua sejak 2001 yang dikeluarkan pemerintah mencapai angka Rp 1.000 triliun. Apa masalahnya?


KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

1 hari lalu

KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

Alexander Marwata mengatakan KPK memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung untuk secara rutin merotasi pegawainya