Ini Saran Komnas HAM untuk Wiranto dan Kivlan Zen

Reporter

Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam usai diskusi soal RUU Terorisme di bilangan Menteng, Jakarta, 19 Mei 2018. TEMPO/M Rosseno Aji

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komnas HAM, M. Choirul Anam, menyebutkan sejumlah cara yang dapat ditempuh Wiranto dan Kivlan Zen untuk mengungkap kerusuhan Mei 1998.

Baca: 4 Fakta Perjalanan Konflik antara Kivlan Zen dengan Wiranto

"Pertama, bisa langsung menemui Jaksa Agung dan meminta untuk memberikan keterangan kesaksian. Atau memberikan keterangan tertulis dan dikirimkan kepada Jaksa Agung," kata Choirul dalam siaran tertulisnya, Rabu, 27 Februari 2019.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, sebelumnya menantang mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen melakukan sumpah pocong. Ia mengusulkan hal itu setelah dituduh Kivlan sebagai dalang kerusuhan Mei 1998.

Selain menemui Jaksa Agung, Choirul mengatakan, keduanya bisa juga memberikan keterangan kepada Komnas HAM. Meski nantinya keterangan itu juga tetap akan dikirimkan kepada Jaksa Agung sebagai penyidik pelanggaran HAM yang berat.

Baca: Ditantang Wiranto Sumpah Pocong, Kivlan Zen: Itu Sumpah Setan

Ia yakin, jika mereka mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, keduanya akan melakukan mekanisme itu. "Kecuali bila perdebatan yang telah muncul di publik ini hanya bagian dari narasi politik sesaat dalam momentum pilpers. Ini sangat disayangkan," katanya.

Mekanisme lain yg dapat dijalani adalah Jaksa Agung memanggil kedua tokoh tersebut untuk memberikan keterangan guna melengkapi berkas kasus yang telah dikirimkan oleh Komnas HAM. Langkah itu, kata Choirul, merupakan terobosan hukum untuk memastikan keadilan bagi korban dan hak atas kebenaran bagi publik luas.

Jika Jaksa Agung enggan melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan keduanya, Choirul mengatakan, Jaksa Agung dapat menerbitkan surat perintah penyidikan kepada Komnas HAM untuk melakukan pemeriksaan. "Kedua jalan di atas, merupakan jalan terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara, yang berdasarkan pada hukum dan HAM. Daripada debat tanpa ujung dan tawaran mekanisme hanya bersifat jargon semata," ucapnya.

Baca: Kubu Prabowo ke Wiranto: Ada Pengadilan, Kenapa Sumpah Pocong

Choirul menuturkan, perdebatan Wiranto dan Kivlan Zen mengenai peristiwa Mei 1998 sebaiknya diletakkan dalam narasi penegakan hukum. Sebab, kasus-kasus tersebut telah dinyatakan sebagai kasus pelanggaran HAM yang berat oleh Komnas HAM, dan berkas perkaranya sudah ada di Jaksa Agung sejak beberapa tahun yang lalu.






Komnas HAM Minta Panglima TNI dan MA Awasi Peradilan Kasus Mutilasi 4 Warga Papua

6 hari lalu

Komnas HAM Minta Panglima TNI dan MA Awasi Peradilan Kasus Mutilasi 4 Warga Papua

Permintaan ini disampaikan Komnas HAM karena proses peradilan kasus mutilasi tersebut masih belum transparan dan efektif.


Komnas HAM Soroti 6 Hal dari Sidang Mutilasi 4 Warga Mimika yang Libatkan Anggota TNI

6 hari lalu

Komnas HAM Soroti 6 Hal dari Sidang Mutilasi 4 Warga Mimika yang Libatkan Anggota TNI

Komnas HAM mengatakan proses pengadilan mengabaikan aksesbilitas bagi keluarga korban untuk mengikuti seluruh tahapan persidangan.


Komnas HAM Desak DPR dan Pemerintah Segera Sahkan RUU PPRT

7 hari lalu

Komnas HAM Desak DPR dan Pemerintah Segera Sahkan RUU PPRT

Komnas HAM mendesak agar DPR dan Pemerintah segera membahas RUU PPRT dan mengesahkannya agar ada kepastian hukum untuk pekerja rumah tangga.


Begini Kronologi Kerusuhan PT GNI Berdasarkan Penelusuran Komnas HAM

10 hari lalu

Begini Kronologi Kerusuhan PT GNI Berdasarkan Penelusuran Komnas HAM

Komnas HAM telah melakukan penyelidikan terhadap kericuhan antar pekerja PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI


Komnas HAM Temukan Ada Salah Kelola Manajemen PT GNI Pemicu Kericuhan

10 hari lalu

Komnas HAM Temukan Ada Salah Kelola Manajemen PT GNI Pemicu Kericuhan

Komnas HAM menemukan adanya salah kelola manajemen di dalam PT GNI yang enggan melaksanakan regulasi terkait ketenagakerjaan


Bantah Kabar Pekerja Lokal PT GNI yang Mulai Bentrok, Ini Kronologi Insiden Versi Komnas HAM

10 hari lalu

Bantah Kabar Pekerja Lokal PT GNI yang Mulai Bentrok, Ini Kronologi Insiden Versi Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengoreksi pernyataan-pernyataan sepihak terkait peristiwa di PT GNI.


4 Kekecewaan Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Dalam Proses Hukum Kasus Ini

11 hari lalu

4 Kekecewaan Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Dalam Proses Hukum Kasus Ini

Sebagian besar Keluarga korban dan para penyintas Tragedi Kanjuruhan tak hadir dalam sidang perdana kasus tersebut pada Senin kemarin.


Komnas HAM Ungkap Ada 6 Ribu Korban HAM Berat Sudah Terverifikasi

11 hari lalu

Komnas HAM Ungkap Ada 6 Ribu Korban HAM Berat Sudah Terverifikasi

Komnas HAM akan membantu Jokowi untuk verifikasi korban yang berhak mendapatkan hak tersebut.


Top Nasional: Kekerasan di Papua Dinilai Meningkat Usai Penangkapan Lukas Enembe, Cak Imin Minta Kader PKB Pajang Gambar Pancasila

13 hari lalu

Top Nasional: Kekerasan di Papua Dinilai Meningkat Usai Penangkapan Lukas Enembe, Cak Imin Minta Kader PKB Pajang Gambar Pancasila

Komnas HAM menyatakan kenaikan kekerasan di Papua terjadi usai penangkapan Gubernur Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Komnas HAM Desak Pemerintah Pulangkan dan Pulihkan Hak Pengungsi Maybrat

13 hari lalu

Komnas HAM Desak Pemerintah Pulangkan dan Pulihkan Hak Pengungsi Maybrat

Komnas HAM mendesak pemerintah untuk segera mengembalikan hak-hak pengungsi konflik di Maybrat, Papua.