Polda Jateng Hentikan Kasus Pelanggaran Kampanye Ketua PA 212

Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif seusai pertemuan dengan pimpinan Partai Gerindra, PKS, dan PAN di rumah Maher Algadrie, Jalan Prapanca, Jakarta Selatan, Selasa malam, 31 Juli 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Solo - Polisi menghentikan penanganan kasus pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pemimpin Persaudaraan Alumni 212 atau Ketua PA 212 Slamet Maarif. "Tiga alasan mendasari penghentian penanganan kasus ini," kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah Komisaris Besar Agus Triatmaja, Selasa 26 Februari 2019.

Alasan pertama, masih adanya perbedaan penafsiran mengenai kampanye dari sejumlah ahli yang didatangkan. Kedua, polisi belum bisa membuktikan niat atau mens rea dari tersangka dalam melakukan perbuatannya. "Mens rea belum bisa dibuktikan karena kami belum bisa memeriksa tersangka." Slamet Maarif dua kali tidak hadir dalam pemeriksaan.

Baca: Ketua PA 212 Tersangka: Kronologis Dugaan ...

Alasan ketiga penghentian perkara itu dilakukan berdasarkan pertimbangan dari posko Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu. Gakkumdu menyatakan penanganan kasus itu telah melewati tenggat waktu yang ditentukan. Polisi hanya memiliki waktu 14 hari untuk menyidik kasus itu dan melimpahkannya ke kejaksaan.

Kasus itu bermula dari pidato yang disampaikan Slamet pada acara tablig akbar di Solo, pertengahan Januari lalu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surakarta menyimpulkan adanya indikasi pidana pemilu dalam bentuk pelanggaran kampanye sehingga melimpahkan kasus itu ke kepolisian.

Baca: Sepak Terjang Slamet Maarif, Ketua PA 212

Semula, pemeriksaan Slamet Maarif sebagai tersangka akan dilakukan di posko Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Polresta Surakarta. Namun kemudian lokasi pemeriksaan dipindah ke Polda Jawa Tengah di Semarang dengan alasan keamanan.

Slamet disangka melanggar pasal 280 Undang Undang tentang Pemilu. Pasal itu mengatur tentang larangan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Atas pelanggaran itu, Ketua PA 212 Slamet Maarif diancam pidana penjara maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp12 juta (pasal 492 UU Pemilu), atau penjara dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta (pasal 521 UU Pemilu).






Masuk Tahun Kampanye Pemilu, Ekonom Bank Mandiri: Iklim Politik Perlu Tetap Stabil

12 hari lalu

Masuk Tahun Kampanye Pemilu, Ekonom Bank Mandiri: Iklim Politik Perlu Tetap Stabil

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan memasuki tahun kampanye pemilu, iklim politik perlu dijaga tetap stabil agar investasi tetap masuk


PWNU DKI Tolak Tempat Ibadah jadi Lokasi Kampanye, Minta Pengurus Tegas

26 hari lalu

PWNU DKI Tolak Tempat Ibadah jadi Lokasi Kampanye, Minta Pengurus Tegas

PWNU DKI meminta pengurus tempat ibadah tegas jika ada yang ingin meminta izin untuk melakukan kampanye


Pengamat Politik Unpad: Hati-hati Ancaman Disinformasi di Era Kampanye Digital

33 hari lalu

Pengamat Politik Unpad: Hati-hati Ancaman Disinformasi di Era Kampanye Digital

Menjelang pemilu2024 , banyak kampanye yang dilakukan oleh partai dan para kandidat. Pengamat politik dari Unpad waspadai polarisasi.


Pengamat Politik Unpad: Tahun Politik, 3 Profesi Dibutuhkan Partai Politik Termasuk Buzzer

33 hari lalu

Pengamat Politik Unpad: Tahun Politik, 3 Profesi Dibutuhkan Partai Politik Termasuk Buzzer

Pemilu 2024 makin dekat, pengamat politik Unpad beberkan 3 profesi yang dibutuhkan partai politik atau parpol, termasuk buzzer.


Safari Politik Anies Baswedan Disorot: Begini Kampanye Politik Menurut UU Pemilu

39 hari lalu

Safari Politik Anies Baswedan Disorot: Begini Kampanye Politik Menurut UU Pemilu

Seiring mendekatnya pemilu 2024, beberapa pihak dituding curi start kampanye lewat safari politik. Menurut UU Pemilu, apakah kampanye itu?


Fakta-fakta Safari Politik Anies Baswedan Berbau Kampanye? Bawaslu: Curi Start tapi Tak Melanggar...

39 hari lalu

Fakta-fakta Safari Politik Anies Baswedan Berbau Kampanye? Bawaslu: Curi Start tapi Tak Melanggar...

Calon Presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan diketahui telah melakukan safari politik di sejumlah daerah. Menabrak aturan?


Bawaslu Sebut Anies Curi Start Kampanye, PKS: Beliau Warga Biasa yang Didukung Masyarakat

50 hari lalu

Bawaslu Sebut Anies Curi Start Kampanye, PKS: Beliau Warga Biasa yang Didukung Masyarakat

PKS mengatakan Anies hanyalah warga biasa yang mendapatkan dukungan masyarakat. Statusnya belum resmi capres.


Cerita Jokowi Pernah Grogi Dipanggil Bawaslu: Saya Takut Betul Saat Itu

50 hari lalu

Cerita Jokowi Pernah Grogi Dipanggil Bawaslu: Saya Takut Betul Saat Itu

Presiden Jokowi mengingatkan Bawaslu untuk berhati-hati dalam mengawal Pemilu Serentak 2024.


NasDem Soal Anies Nyapres: Modal Bismillah Hasil Alhamdulillah

50 hari lalu

NasDem Soal Anies Nyapres: Modal Bismillah Hasil Alhamdulillah

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, berharap Anies Baswedan, bisa diterima di seluruh wilayah tanah air.


Anies Baswedan Gelar Safari Politik, NasDem Jelaskan Bedanya Sosialisasi dengan Kampanye

50 hari lalu

Anies Baswedan Gelar Safari Politik, NasDem Jelaskan Bedanya Sosialisasi dengan Kampanye

Dalam sosialisasi, Ali menyebut Anies Baswedan tidak pernah mengajak masyarakat untuk memilih dia.