Ombudsman: Pintu Prajurit TNI Masuk Ranah Sipil Sudah Ditutup

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu menilai salah satu arah baru kebijakan TNI yaitu penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil, berpotensi maladministrasi dalam konteks penyalahgunaan wewenang dan prosedur dalam kebijakan publik.

Baca juga: Rincian Jenderal tanpa Jabatan di TNI

"Kami sampaikan peringatan dini karena memperhatikan ketentuan UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan PP nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pintu prajurit masuk ke ranah sipil sudah ditutup rapat," kata Ninik dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman, Jakarta, Kamis, 21 Februari 2019.

Dia menjelaskan Pasal 39 UU TNI disebutkan bahwa prajurit TNI dilarang melakukan kegiatan di ruang politik praktis, bisnis, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan legislasi dan kepentingan politis.

Selain itu menurut dia, dalam Pasal 47 ayat (1) UU TNI disebutkan apabila prajurit TNI aktif yang ingin masuk dalam jabatan sipil maka harus mundur dari institusinya dan menjalani rekrutmen seperti ASN lainnya.

"Dalam PP no 11 tahun 2017 disebutkan sangat jelas bahwa bagi TNI/Polri yang akan menempati jabatan di sektor sipil maka harus mundur dari jabatannya," ujarnya.

Menurut dia, dalam Pasal 47 ayat 2 UU TNI memungkinkan prajurit TNI aktif menempati jabatan tertentu di beberapa lembaga antara lain Mahkamah Agung, Intelijen Negara, Sandi Negara, dan Dewan Pertahanan Nasional.

Dia mengatakan kalau mau menempatkan TNI di luar ketentuan Pasal 47 ayat 2 itu maka perlu upaya pembuatan keputusan politik yaitu diambil bersama antara pemerintah dan DPR.

"Menteri Pertahanan dan Menteri koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) harus duduk bareng untuk melihat arah baru kebijakan TNI tersebut. Tujuan baik harus melalui proses hukum yang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Ninik mengatakan kalau penempatan prajurit TNI di 10 kementerian/lembaga sesuai Pasal 47 ayat (2) UU TNI, pihaknya tidak masalah karena sudah diatur namn informasi yang diperoleh, penempatan sampai jabatan lain di ASN sehingga perlu penyikapan.

Sepuluh kementerian/lembaga tersebut membidangi koordinator Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Negara, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional dan Mahkamah Agung.

Dia menegaskan dalam UU TNI, landasan kebijakan yang digunakan bagi prajurit TNI adalah pasal 5 bahwa TNI merupakan alat negara dalam bidang pertahanan tergantung kebijakan politik negara, dan wewenangnya ada pada keputusan politik negara, bukan keputusan TNI.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Tolak TNI di Posisi Sipil karena Alasan Ini

"Pernyataan kami ini bagian dari antisipasi dan peringatan dini atau pencegahan, karena kami bukan hanya dalam ranah penyelesaian di lapangan namun pencegahan," katanya.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam Rapat Pimpinan TNI 2019 mengusulkan perubahan struktur TNI sekaligus merevisi UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Dia menginginkan eselon satu, eselon dua di kementerian/lembaga bisa diduduki TNI aktif sehingga pangkat kolonel bisa masuk.






Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Harga Minyak Goreng Berpotensi Naik Lagi, Ombudsman Wanti-wanti Kemendag

2 hari lalu

Harga Minyak Goreng Berpotensi Naik Lagi, Ombudsman Wanti-wanti Kemendag

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut harga minyak goreng berpotensi melambung.


OJK Lembaga Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

2 hari lalu

OJK Lembaga Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi lembaga nomor satu yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI.


Begini Ciri Pelat Nomor Mobil Dinas Anggota TNI dan Polri yang Asli

2 hari lalu

Begini Ciri Pelat Nomor Mobil Dinas Anggota TNI dan Polri yang Asli

Begini tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang digunakan mobil dinas anggota TNI dan Polri. Apa ciri pelat nomor yang digunakannya?


Prabowo Subianto: Senjata Indonesia adalah Cintanya Rakyat kepada Republik

3 hari lalu

Prabowo Subianto: Senjata Indonesia adalah Cintanya Rakyat kepada Republik

Prabowo mengatakan keberadaan komando cadangan yang terbentuk saat ini merupakan kali pertama dalam sejarah Indonesia.


Ratusan Personel Gabungan TNI-Polri Dikerahkan Usai Kericuhan di Dogiyai Papua

5 hari lalu

Ratusan Personel Gabungan TNI-Polri Dikerahkan Usai Kericuhan di Dogiyai Papua

Polda Papua memastikan situasi di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, kondusif setelah kericuhan dan pembakaran kios pada Sabtu, 21 Januari 2023


366 Personel Gabungan TNI - Polri Jaga Imlek 2023 di 38 Vihara Jakarta Barat

6 hari lalu

366 Personel Gabungan TNI - Polri Jaga Imlek 2023 di 38 Vihara Jakarta Barat

Sebanyak 366 personel gabungan jaga vihara di Jakarta Barat pada perayaan Imlek 2023 ini.


Imlek 2023, Begini Persiapan Pengamanan Polda Metro Jaya

7 hari lalu

Imlek 2023, Begini Persiapan Pengamanan Polda Metro Jaya

Selain oleh personel Polri, tempat ibadah dan liburan Imlek 2023 juga dijaga oleh 343 personel TNI dan 1.291 petugas dari pemerintah daerah.


6 Kendaraan Tempur Buatan Pindad yang Memiliki Spesifikasi Khusus

8 hari lalu

6 Kendaraan Tempur Buatan Pindad yang Memiliki Spesifikasi Khusus

Maung merupakan kendaraan militer buatan PT Pindad yang digunakan oleh satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segala medan.


Maung Tangguh, Kendaraan Operasional Satuan TNI Terbaru Produksi Pindad

9 hari lalu

Maung Tangguh, Kendaraan Operasional Satuan TNI Terbaru Produksi Pindad

Presiden Joko Widodo meresmikan nama Maung untuk Kendaraan Operasional Satuan TNI 4x4 WD terbaru produksi PT Pindad.