TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerindra, Heri Gunawan, meminta rezim Presiden Joko Widodo atau Jokowi berhenti mengklaim bahwa utang luar negeri pemerintah selama ini digunakan untuk membiayai kegiatan produktif.
Baca: Jokowi Sebut Pemerintah Masih Kaji Revisi Remisi Susrama
Heri mendasarkan pernyataannya pada kritik ekonom Faisal Basri yang menyebut utang luar negeri paling banyak digunakan untuk belanja pegawai, yaitu Rp 336 triliun. Di posisi kedua adalah belanja barang sebesar Rp 340 triliun. Sementara, infrastruktur, yang masuk dalam kategori kapital, berada di urutan ketiga yaitu Rp 204 triliun.
"Selama ini utang pemerintah dinarasikan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Ternyata utang untuk gaji pegawai justru jauh lebih besar. Pemerintah harus jujur dan jelaskan hal ini kepada rakyat," kata Heri seperti dalam siaran persnya, Kamis, 7 Februari 2019.
Menurut Heri, fakta bahwa utang luar negeri paling banyak digunakan untuk belanja pegawai merupakan fakta yang memprihatinkan. Seharusnya, kata dia, utang pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif, bukan untuk bayar gaji.
"Situasi ini menunjukkan pemerintah tidak mempunyai skala prioritas menggunakan dana utang," kata Heri yang juga anggota Komisi XI DPR tersebut.
Baca: Jokowi Soal Pertumbuhan Ekonomi: Jangan Kufur Nikmat, Disyukuri
Selain itu, Heri menambahkan, situasi yang demikian semakin memprihatinkan karena pemerintah terus menaikkan gaji PNS dan tunjangan untuk TNI-Polri. Ia berujar pemerintah juga menjanjikan gaji untuk kepala desa dan aparat desa, sementara dananya dari utang. "Jangan sampai untuk kepentingan elektoral pemerintah menghamburkan dana utang hanya untuk belanja pegawai," tutur Heri.
