Wagub Uu Sidak ke Perusahaan Tambang Ilegal

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum melakukan inspeksi mendadak ke PT Trie Mukty Pertama Putra dan PT Gunadarma Putra di Kelurahan Sukalaksana, Bungursari, Kota Tasikmalaya, Kamis (17/1/19).

    Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum melakukan inspeksi mendadak ke PT Trie Mukty Pertama Putra dan PT Gunadarma Putra di Kelurahan Sukalaksana, Bungursari, Kota Tasikmalaya, Kamis (17/1/19).

    INFO JABAR— Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum melakukan inspeksi mendadak ke PT Trie Mukty Pertama Putra dan PT Gunadarma Putra di Kelurahan Sukalaksana, Bungursari, Kota Tasikmalaya, Kamis, 17 Januari 2019. Inspeksi mendadak Wagub Uu sebagai tindak lanjut laporan dari masyarakat melalui Jabar Quick Response mengenai perusahaan tambang pasir ilegal yang masih beroperasi.

    Di PT Gunadarma Putra, Wagub Uu didampingi pejabat dari Dinas ESDM Provinsi Jabar melihat langsung  sejumlah pekerja berikut alat berat sedang beroperasi. Ia meminta perusahaan menunjukkan dokumen perizinan, tapi pemilik perusahaan tidak mampu menunjukkannya.

    "Setelah saya periksa ternyata ini ilegal karena tidak bisa menunjukan kelengkapan administrasinya," kata Wagub Uu.

    Karenanya, pihaknya akan memanggil pemilik perusahaan ke kantor Pemprov Jabar untuk dimintai pertanggung jawaban dan memecahkan solusinya. Untuk sementara Uu meminta PT Gunadarma Putra menghentikan operasinya sebelum melengkapi persyaratan.

    PT Gunadarma Putra mengakui bahwa pengajuan izin sudah disampaikan ke Pemkot Tasikmalaya sejak 2013. Namun Pemkot belum memberikan legalitas karena ada persyaratan yang belum dipenuhi.

    "Kami hanya diberikan keterangan resi dan kami masih menunggunya sampai sekarang," kata H Ade perwakilan dari PT Gunadarma Putra.

    Sesuai peraturan, mulai  2015 izin pertambangan berpindah ke pemerintah provinsi. Untuk itu semua perusahaan tambang di seluruh Jabar harus membuat permohonan perizinan ke pemerintah provinsi.

    Berbeda dengan PT Trie Mukty Pertama Putra, perusahaan tambang pasir ini memiliki surat legalitas yang sah dan masih berlaku. "Mengenai dampak lingkungannya saya lihat juga tidak ada. Artinya perusahaan ini menurut pantauan kami legal," ucap Uu. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Palapa Ring Akan Rampung Setelah 14 Tahun

    Dicetuskan pada 2005, pembangunan serat optik Palapa Ring baru dimulai pada 2016.