Mahfud MD Minta Publik Cermati Janji Calon Presiden

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahfud MD saat memberi materi diskusi di acara Indonesia Diaspora Network United di Melbroune, Australia, Rabu, 28 November 2018. Foto:Istimewa

    Mahfud MD saat memberi materi diskusi di acara Indonesia Diaspora Network United di Melbroune, Australia, Rabu, 28 November 2018. Foto:Istimewa

    TEMPO.CO, Surabaya - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meminta masyarakat mencermati janji calon presiden dalam acara debat yang digelar 17 Januari 2019. "Cermati apa yang dijanjikan, terutama dalam pemberantasan korupsi dan penyelesaian kasus hak asasi manusia (HAM) serta terorisme," ujar Mahfud dalam sebuah diskusi di Surabaya, Selasa malam, 15 Januari 2019.

    Simak: Mahfud MD: Zaman Gus Dur Tidak Ada Menteri Korupsi

    Debat tahap pertama yang digelar Komisi Pemilihan Umum tersebut bertemakan tentang hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

    Menurut Mahfud, efek dari debat calon presiden akan mempengaruhi masyarakat, meski tidak banyak. Sebab saat ini lebih dari separuh penduduk di Tanah Air sudah menentukan pilihan. Kendati demikian, kedua calon presiden dipastikan telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya karena sadar tentang pengaruhnya terhadap masyarakat.

    "Saya yakin debat sudah dipersiapkan sangat baik oleh dua capres, dan pasti tidak ada yang jelek. Lalu, tinggal rakyat memilih lebih menyetujui strategi capres siapa yang lebih tepat," ujarnya.

    Sementara itu, tentang polemik kisi-kisi yang disampaikan sebelum debat, mantan pakar hukum tata negara ini tak mempermasalahkan. Karena diberikan atau tidak, hasilnya akan sama saja karena kedua kandidat telah menyiapkannya.

    Baca: Mahfud MD Bicara Panjang soal Perpanjangan Kontrak Freeport

    "Kalau saya pribadi menilai tak masalah. Mahasiswa sebelum ujian saja sudah diberikan silabus," kata Mahfud MD.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.