Idrus Marham Mulai Jalani Sidang, Ini Fakta-fakta Kasusnya

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018. Idrus diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR, Eni Maulani Saragih, terkait dengan kasus suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1. TEMPO/Imam Sukamto

    Tersangka mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018. Idrus diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR, Eni Maulani Saragih, terkait dengan kasus suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Sosial Idrus Marham mulai menjalani sidang kasus suap proyek PLTU Riau mulai hari ini, Selasa, 15 Januari 2019. Agenda sidang adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Baca: Sidang PLTU Riau-1, Idrus Marham Akui Pernah Lobi Johannes Kotjo

    KPK menetapkan Idrus sebagai tersangka setelah melakukan penyelidikan. Politikus Partai Golkar ini ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK mengantongi barang bukti cukup. Berikut sejumlah fakta keterlibatan Idrus dalam kasus PLTU Riau.

    1. Berawal sebagai Saksi

    Nama Idrus Marham muncul dalam kasus PLTU Riau I saat KPK mengindikasi sejumlah pertemuan yang dilakukan oleh Eni Maulani Saragih, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR dengan pemilik perusahaan Blackgold Natural Resources Limited Johannes B Kotjo. Eni dan Kotjo saat itu sudah berstatus sebagai tersangka.

    Baca: Tahanan KPK, dari Rompi Oranye Sampai Pakai Borgol

    Untuk mendalami soal pertemuan itu, KPK lantas memanggil Idrus sebagai saksi. Setidaknya politikus Partai Golkar itu diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus itu sebanyak tiga kali.

    2. Jadi Tersangka

    Pada 24 Agustus, KPK resmi menetapkan Idrus sebagai tersangka setelah memiliki barang bukti permulaan tentang keterlibatan Idrus dalam proyek PLTU Riau. KPK menyangka Idrus diduga bersama , Eni Saragih, menerima hadiah atau janji dari Johannes B. Kotjo dalam proyek PLTU Riau.

    Idrus diduga mengetahui penerimaan uang oleh Eni dari Johanes pada November-Desember 2017 senilai Rp 4 miliar serta pada Maret dan Juni 2018 sebesar Rp 2,25 miliar. Serta Idrus disangkakan menerima janji atau hadiah senilai US$ 1,5 juta.

    Selain itu KPK juga menduga Idrus berperan mendorong proses penandatanganan power purchase agreement atau jual-beli dalam proyek pembangunan PLTU Riau.

    3. Mundur dari jabatan Menteri

    Idrus menemui Presiden Joko Widodo di Istana, menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menteri Sosial pada 24 Agustus 2018. Pengunduran dirinya ini dilakukan beberapa jam sebelum KPK menetapkannya sebagai tersangka.

    Saat itu, Idrus menyatakan mundur karena ingin fokus dalam menjalani proses hukum yang menjeratnya.

    Kala itu, Idrus juga mengundurkan diri dari jabatannya di Partai Golkar. Saat itu, ia menduduki posisi sebagai Sekretaris Jenderal Golkar.

    4. Pengakuan Idrus Marham

    Saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus PLTU Riau untuk terdakwa Eni Saragih dan Johannes B. Kotjo, Idrus mengakui dirinya pernah ikut dalam pertemuan kedua terdakwa itu. Namun, ia menegaskan bahwa pertemuan itu tidak berkaitan dengan proyek PLTU Riau.

    Selain itu, dalam kesaksian lain, Idrus mengaku pernah melobi Johannes Kotjo untuk meminjamkan uang kepada Eni Saragih. "Eni ini adik saya, jika ada masalah beliau sering menghubungi saya, termasuk waktu itu meminta saya untuk membantunya menghubungi Pak Kotjo terkait permintaan untuk meminjam uang," ujar Idrus di persidangan Eni.

    5. Bantahan Idrus Marham.

    Hingga berkas perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, Idrus masih bersikukuh tidak terlibat dalam kasus suap proyek PLTU Riau. Ia konsisten membantah sangkaan KPK bahwa dia dijanjikan uang oleh Johannes B. Kotjo.

    "Sampai sekarang saya tidak pernah dijanjikan uang yang disangkakan tersebut," ujar Idrus saat di temui di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.