Misi Khusus Duta Besar RI di Amerika Serikat dari Jokowi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo melantik Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI untuk negara sahabat di Istana Negara Jakarta, Senin 7 Januari 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    Presiden Joko Widodo melantik Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI untuk negara sahabat di Istana Negara Jakarta, Senin 7 Januari 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, JakartaDuta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat yang baru, Mahendra Siregar memikul tugas khusus dari Presiden Joko Widodo. Tugas tersebut berkaitan dengan sektor ekonomi.

    Baca juga: Jadi Dubes RI di Inggris, Ini Rencana Rizal Sukma

    "Ada arahan khusus untuk menjaga dan meningkatkan kerja sama saling menguntungkan di antara kedua negara sehingga berkelanjutan," kata Mahendra di Istana Kepresiden, Jakarta, Senin, 7 Januari 2019.

    Dia menuturkan, pemerintah Indonesia menaruh perhatian terhadap perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Pemerintah berharap situasi itu tidak berkepanjangan. Meski berdasarkan observasi, perang dagang diperkirakan masih akan berlangsung untuk beberapa lama.

    Mahendra menyatakan pemerintah Indonesia di Amerika akan berupaya tak berkecil hati dengan ancaman tersebut. Dia tetap optimistis dengan nilai Indonesia. Terutama dalam upaya meningkatkan investasi.

    Mahendra menuturkan, akan mendalami dan melanjutkan sejumlah kebijakan investasi selama bertugas di sana nanti. "Secara umum mulai dari sumber daya mineral energi, juga dalam konteks perhubungan, perindustrian, dan teknologi," katanya. Mahendra mengaku sektor itu didasarkan kepada masukan para menteri.

    Duta Besar Mahendra optimistis investasi akan berjalan dengan baik. Salah satunya terpengaruh sentimen dari divestasi saham Freeport Indonesia yang terealisasi di akhir tahun lalu. "Hal ini menunjukkan kesulitan apapun dengan pendekatan, komunikasi, dan saling pemahaman yang baik dan ditengah-tengah dinamika global yang penuh tantangan pun bisa kita selesaikan dengan kondisi yang sebaik-baiknya," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.