Tjahjo Kumolo Bicara Isu-isu selama 4 Tahun Jadi Mendagri

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjawab pertanyaan awak media seusai melakukan kunjungan bersama gubernur dan wagub di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 5 September 2018. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan sejumlah isu di kementeriannya selama empat tahun menjabat. Salah satunya adalah kasus e-KTP.

"Begitu saya masuk di Kemendagri, isu di e-KTP ini. Semua menanyakan e-KTP kok bisa begini, begitu. Pernah saya tahan, stop nyetak dulu dua bulan. Baru setelah itu jalan lagi," kata Tjahjo dalam paparan capaian 4 tahun Kementerian Dalam Negeri di kantornya, Jakarta, Rabu, 26 Desember 2018.

Baca: Soal Indonesia Punah, Mendagri Minta Pemimpin Tak Membuat Pesimis

Tjahjo mengatakan isu berikutnya adalah pernyataan dia tentang pejabat TNI dan Polri aktif yang boleh menjabat kepala daerah. Pernyataan itu, kata Tjahjo, menimbulkan keributan dan ramai diperbincangkan. "Tapi toh kami tidak melanggar UU, sehingga Irjen Pol Iriawan bisa menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat. Sempat ada isu rame masalah-masalah itu," kata dia.

Isu lainnya, kata Tjahjo, adalah saat ia pernah difitnah akan menghapuskan perda bersyariat Islam di Aceh. Informasi hoax itu, menurut dia, disebarkan di media sosial dan diterbitkan salah satu media cetak.

Berikutnya adalah isu mengenai e-KTP tercecer. Tahun ini, kata Tjahjo, kasus e-KTP tercecer terjadi dua kali. Pertama, pada Mei 2018. Kala itu ribuan e-KTP ditemukan tercecer di jalanan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan e-KTP invalid tersebut terjatuh dari mobil saat dibawa dari gudang penyimpanan sementara di Pasar Minggu ke Gudang Kemendagri di Semplak, Bogor. Adapun yang baru-baru ini terjadi adalah ditemukannya e-KTP tercecer di Pondok Kopi, Jawa Timur.

Baca: Mendagri Cabut Instruksi Soal Seragam ASN Kemendagri

Isu lainnya, Tjahjo menyebutkan mengenai daftar pemilih tetap (DPT) gelap sebanyak 31 juta pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu telah menegaskan bahwa 31 juta tambahan data pemilih yang belum lama ini diajukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri DPT siluman.

Angka itu merupakan hasil analisis Kemendagri yang membandingkan DPT KPU per 5 September 2018 (185 Juta) dengan DP4 Kemendagri per Desember 2017 (196 Juta). Dari analisis itu, ada 31 juta DPT yang belum klop datanya dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu atau DP4.

Baca: Kemendagri Terbitkan Surat Edaran untuk Membakar E-KTP Rusak

Tjahjo mengatakan isu lainnya yang muncul berkaitan dengan masalah korupsi kepala daerah. Ia menyebutkan ada 105 kepala daerah yang berkasus. Ia berujar bahwa ia yang disalahkan atas tindakan korupsi para kepala daerah. "Semua di medsos salahkan saya. Dibilang enggak tegas," kata dia.

Menurut Tjahjo, selama empat tahun menjadi Mendagri, ia selalu bicara bahwa tantangan bangsa ini adalah area rawan korupsi, rawan radikalisme, narkoba, ketimpangan sosial. "Pencapaian rekornya 105 kepala daerah. Belum DPRD. Saya sedih kemarin DPRD Kota Malang habis total. Mudah-mudahan Sumatera Utara tidak. Bisa habis semua," kata dia.






Sekjen Kemendagri Ingatkan Spirit Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI

12 jam lalu

Sekjen Kemendagri Ingatkan Spirit Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI

Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mencapai kemandiriannya masing-masing dalam mewujudkan masyarakat yang madani.


PPKM Level 1 di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 7 November

1 hari lalu

PPKM Level 1 di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 7 November

Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali


Bukan Kemendagri Tapi Ridwan Kamil yang Tolak Perda Kota Religius Depok

1 hari lalu

Bukan Kemendagri Tapi Ridwan Kamil yang Tolak Perda Kota Religius Depok

Kemendagri menyatakan penolakan Perda Kota Religius di Kota Depok dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.


Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Fraksi PDIP: Jadi Mubazir

2 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Fraksi PDIP: Jadi Mubazir

Fraksi PDIP sebut penolakan Perda Kota Religius itu sentilan keras terhadap Pemerintah Kota Depok agar tidak terlalu memaksakan kehendak.


Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

2 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan tidak gentar untuk tetap melanjutkan pengesahan Perda Kota Religius.


Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

3 hari lalu

Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

Kemendagri tidak mengabulkan Rancangan Perda Kota Religius Depok dan wakil wali kota ingin tahu alasannya.


Sekjen Kemendagri Minta Biro Hukum Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

6 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Biro Hukum Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta Biro Hukum di daerah responsif terhadap kebutuhan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.


Kemendagri Gelar Rakornas Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022

6 hari lalu

Kemendagri Gelar Rakornas Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022

Biro Hukum Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2022.


Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

6 hari lalu

Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

Presiden Jokowi mengajak seluruh kepala daerah untuk kompak bersama-sama menghadapi ancaman inflasi


Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

7 hari lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.