MUI Bantah Membuat Spanduk Tolak Natal di Pangandaran yang Viral

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Media Sosial. Kredit: Forbes

    Ilustrasi Media Sosial. Kredit: Forbes

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Sa'adi membantah membuat spanduk menolak kegiatan Natal di tempat selain gereja yang mencantumkan logo MUI dan Baznas seperti foto yang viral di media sosial. "MUI Pusat tidak pernah mengeluarkan imbauan atau instruksi kepada seluruh jajaran pengurus MUI di semua tingkatan yang melarang umat Kristiani menyelenggarakan perayaan Natal selain di gereja," kata Zainut dalam siaran tertulisnya, Ahad, 23 Desember 2018.

    Foto spanduk bertuliskan "Masyarakat Pangandaran Menolak Kegiatan Perayaan Natal di Tempat yang bukan Gereja" viral di media sosial. Di spanduk itu terdapat logo MUI pada bagian kiri dan logo Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pada bagian kanan spanduk.

    Baca: Ma'ruf Amin: MUI Tak Pernah Keluarkan Fatwa ...

    Zainut memastikan spanduk yang viral di media sosial itu dibuat oleh pihak tertentu yang ingin mencatut nama MUI untuk kepentingan mengadu domba umat beragama.

    MUI meminta pihak berwenang agar menertibkan spanduk. "Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman sesama umat beragama."

    Baca: MUI: Sandiaga Sah Disebut Ulama Kalau ...

    Zainut menuturkan MUI senantiasa mendorong dan mendukung terciptanya kehidupan umat beragama yang rukun, damai, dan harmonis dengan dilandasi sikap saling menghormati, persaudaraan dan toleransi di dalam melaksanakan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing.

    MUI, kata Zainut, juga mengimbau kepada semua pihak untuk dapat menjaga suasana kehidupan masyarakat yang rukun, kondusif, dan hamonis, khususnya menjelang pelaksanaan pemilu Presiden dan Legislatif. Ia berharap agar hajatan nasional itu dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

    FRISKI RIANA | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.