Buka Porseni Penyuluh Agama, Wagub Uu Tekankan Hal Ini

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, membuka secara resmi Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) ke-1 Penyuluh Agama se-Jawa Barat di Padepokan Seni Pencak Silat Sport Jabar, Arcamanik, Bandung, Sabtu, 8 Desember 2018. (dok Pemprov Jabar)

    Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, membuka secara resmi Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) ke-1 Penyuluh Agama se-Jawa Barat di Padepokan Seni Pencak Silat Sport Jabar, Arcamanik, Bandung, Sabtu, 8 Desember 2018. (dok Pemprov Jabar)

    INFO JABAR-- Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum berharap para penyuluh agama terlibat dalam mengakselerasi visi-misi Jawa Barat sebagai provinsi juara lahir batin.

    Uu juga minta agar para penyuluh agama mengembangkan diri melalui inovasi dalam berdakwah.

    "Maka, di sini, saya meminta bantuan para penyuluh agama Islam untuk memberikan iman dan takwa serta pendidikan keagamaan kepada masyarakat di Jawa Barat," kata Uu saat membuka secara resmi Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) ke-1 Penyuluh Agama se-Jawa Barat di Padepokan Seni Pencak Silat Sport Jawa Barat, Arcamanik, Bandung, Sabtu, 8 Desember 2018.

    "Kami ingin bersama, khususnya para penyuluh agama, untuk sukses akselerasi dalam rangka Jabar Juara Lahir Batin," ujar Kang Uu, sapaan akrab Wagub.

    Porseni diikuti para penyuluh dari Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh) agama Islam dari 27 Pokjaluh Kanwil Kementerian Agama kabupaten/kota di Jawa BArat. Ada dua cabang olahraga yang dipertandingkan, di antaranya catur dan bola voli serta satu cabang seni, yaitu paduan suara.

    Uu juga mengatakan dirinya menyambut baik dan mendukung kegiatan porseni ini. "Mudahan-mudahan akan terbangun hubungan yang baik di antara penyuluh yang ada di Jawa Barat," ujarnya.

    Hingga saat ini, ada 5.000 lebih penyuluh agama honorer serta 834 penyuluh agama berstatus pegawai negeri sipil di Jawa Barat. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.