Menko Puan Evaluasi 4 Tahun Revolusi Mental: Enggak Bisa Instan

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani. TEMPO/Subekti.

    Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengungkapkan evaluasinya soal empat tahun revolusi mental di masa empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Puan mengatakan masih banyak yang mesti dibenahi terkait program ini.

    "Revolusi mental itu menurut saya suatu hal yang enggak bisa dilakukan secara instan," kata Puan kepada Tempo di kantornya, Jakarta, Senin, 26 November 2018.

    Baca: Menteri Puan Ingin Revolusi Mental Dilanjutkan Pemimpin Mendatang

    Puan mengatakan program revolusi mental pertama kali disampaikan proklamator dan presiden pertama RI, Soekarno. Kemudian, kata dia, Jokowi berusaha untuk mengimplementasikan program ini ketika terpilih menjadi presiden tahun 2014 lalu.

    Puan Maharani. TEMPO/Subekti

    Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengatakan revolusi mental merupakan gerakan yang harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dari pihak pemerintah, Puan mengatakan sinergi antara pusat dan daerah amat penting. Dia mengklaim, sinergi tersebut sudah terjalin selama ini.

    "Setiap kali sinergi dengan pemerintah daerah juga kami lakukan, dan kami sekarang mulai melakukan banyak sekali kegiatan yang langsung ke lapangan dengan kerja nyata," kata Puan.

    Baca: Menko Puan: Perlu Revolusi Mental Selamatkan Hutan

    Salah satu contoh yang sudah dilakukan kementeriannya, menurut Puan, adalah kerja sama dengan perguruan tinggi menciptakan Kuliah Kerja Nyata tematik. Para mahasiswa yang KKN diminta untuk melakukan gerakan revolusi mental.

    Puan pun tak merinci gerakan revolusi mental semacam apa yang diterapkan. Namun, kata dia, pada dasarnya pemerintah menekankan perubahan bermula dari hal-hal kecil. Semisal kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dan budaya antre.

    Untuk dua indikator di atas, Puan menganggap Asian Games 2018 menjadi salah satu bentuk implementasi revolusi mental. Menurut dia, ketertiban dan kebersihan selama perhelatan Asian Games berlangsung menjadi bukti masyarakat Indonesia perlahan menerapkan revolusi mental. "Kalau kita datang ke GBK (Gelora Bung Karno), semua orang antre, enggak ada yang rebutan. Saya saja sampai terharu," ujarnya.

    Baca: Jokowi Lantik Pamong Praja Lulusan IPDN Berbekal Revolusi Mental

    Selain itu, kata Puan, animo masyarakat yang tinggi menunjukkan revolusi mental. Dia menganggap masyarakat tak akan berbondong-bondong datang membawa bayi dan anak, bahkan kerabat lanjut usia yang memakai kursi roda jika tak merasa nyaman dengan suasana perhelatan tersebut.

    Berikutnya, Puan menyebut sikap sopan masyarakat Indonesia yang tak mencaci maki atlet kontingen asing juga merupakan bentuk revolusi mental. "Jadi etika sopan santun itu udah terjadi. Paling 'huuuu' ya itu wajar-lah," ujarnya.

    Selain mencanangkan program revolusi mental, Puan mengatakan pemerintah menyiapkan infrastruktur yang diperlukan. Semisal, kata dia, pembenahan infrastruktur stasiun dan kereta api sehingga tak ada lagi orang yang memanjat dan menumpang di atap gerbong kereta. "Infrastrukturnya kami siapkan, kemudian secara perlahan mentalnya mulai berubah," kata Puan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.