Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Disebut Langgar UU Bila Berikan Grasi ke Baiq Nuril

image-gnews
Terpidana kasus UU ITE Baiq Nuril Maknun (kedua kiri) menandatangani surat perlindungan saksi disaksikan Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo (kiri) dan anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka seusai menjadi narasumber pada diskusi empat pilar MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 21 November 2018. Sehari sebelumnya, Rieke mengunjungi rumah Baiq di Lombok Tengah untuk memberinya dukungan moral. ANTARA
Terpidana kasus UU ITE Baiq Nuril Maknun (kedua kiri) menandatangani surat perlindungan saksi disaksikan Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo (kiri) dan anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka seusai menjadi narasumber pada diskusi empat pilar MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 21 November 2018. Sehari sebelumnya, Rieke mengunjungi rumah Baiq di Lombok Tengah untuk memberinya dukungan moral. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melanggar Undang-undang bila memberikan grasi kepada Baiq Nuril Maqnun. MaPPI menyebut berdasarkan aturan, grasi hanya bisa diberikan kepada orang yang dihukum di atas dua tahun penjara sedangkan Baiq dihukum 6 bulan.

"Grasi tidak bisa untuk hukuman di bawah 2 tahun, sementara Baiq Nuril hukumannya cuma 6 bulan," kata Ketua Harian MaPPI-FHUI Dio Ashar Wicaksono di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu, 24 November 2018.

Baca: Koalisi Perempuan Serukan 6 Pernyataan Sikap untuk Baiq Nuril

Jokowi sebelumnya menyatakan mendukung Baiq Nuril untuk mencari keadilan dalam kasus penyebaran percakapan asusila atasannya, Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram, Muslim. Dalam kasus itu, Mahkamah Agung memvonis mantan pegawai honorer itu bersalah dan menghukumnya 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta.

Jokowi menyarankan Nuril mengajukan peninjauan kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung dan grasi jika hasil PK dianggap tak adil. "Tahapannya seperti itu. Kalau sudah mengajukan grasi ke presiden, nah nanti itu bagian saya," kata Jokowi, Senin, 19 November 2018.

Baca: Menteri Yohana Ingin Pelaku Pelecehan Baiq Nuril Dihukum

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Grasi merupakan pengampunan dari presiden berupa perubahan, peringanan atau penghapusan pelaksanaan pidana. Menurut UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, putusan yang dapat dimohonkan untuk grasi adalah pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 tahun.

"Ketika presiden bilang mau kasih grasi, berarti dia melakukan penyimpangan hukum yang sangat luar biasa," kata Dio.

Karena itu, Dio mendesak Jokowi agar memberikan amnesti kepada Baiq, bukan grasi. Menurut dia, Baiq merupakan korban pelecehan seksual. "Negara harus bertanggung jawab atas hal ini," kata dia.

Baca: 9 Hal yang Telah Diketahui Soal Kasus Baiq Nuril

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Serba-serbi Tanaman Kratom: Asal-usul Hingga Jadi Salah Satu Fokus Jokowi

5 jam lalu

Daun Kratom atau Mitragyna Speciosa. Kredit: Wikipedia
Serba-serbi Tanaman Kratom: Asal-usul Hingga Jadi Salah Satu Fokus Jokowi

Kratom punya nama latin Mitragyna Speciosa, disebut memiliki kandungan narkotika, tapi berpotensi besar diekspor karena manfaat kesehatannya.


Kata Relawan Soal Isu Jokowi Cawe-cawe di Pilgub Jakarta 2024

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Kata Relawan Soal Isu Jokowi Cawe-cawe di Pilgub Jakarta 2024

Relawan mengatakan isu cawe-cawe Jokowi di Pilgub Jakarta hanya ketakutan dari lawan politik.


Pemerintah Tak Kunjung Beri Kepastian Soal Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Begini Kata Pakar

8 jam lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Pemerintah Tak Kunjung Beri Kepastian Soal Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Begini Kata Pakar

Jakarta tidak langsung terlepas dari fungsi sebagai pusat pemerintahan bila keppres pemindahan IKN diteken.


Airlangga Tegaskan Golkar akan Tetap Bersama KIM di Pilgub Jakarta 2024

15 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Mendagri Tito Karnavian (kanan) bersiap mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024. Dalam Rakornas pengendalian inflasi yang bertemakan Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga itu, Jokowi mengatakan inflasi Indonesia pada Mei 2024 berada di angka 2,84 persen dan merupakan salah satu yang terbaik di dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Airlangga Tegaskan Golkar akan Tetap Bersama KIM di Pilgub Jakarta 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan partainya akan tetap bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) di pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2024. Adapun KIM adalah koalisi pengusung presiden terpilih Prabowo Subianto di Pilpres 2024 yang berisikan Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan sejumlah partai politik lainnya.


Airlangga Sebut Keinginan Jokowi akan Pengaruhi Golkar di Pilkada 2024

15 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kiri) mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024. Dalam Rakornas pengendalian inflasi yang bertemakan Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga itu, Jokowi mengatakan inflasi Indonesia pada Mei 2024 berada di angka 2,84 persen dan merupakan salah satu yang terbaik di dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Airlangga Sebut Keinginan Jokowi akan Pengaruhi Golkar di Pilkada 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa keinginan Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan mempengaruhi partainya di perhelatan Pilkada 2024. Pernyataan itu dia sampaikan usai menghadiri kegiatan di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 22 Juni 2024.


Intip Mahar Pernikahan Keponakan Jokowi di Solo, Apa Saja?

18 jam lalu

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di kediaman mempelai perempuan di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (22/6/2024). ANTARA/Aris Wasita
Intip Mahar Pernikahan Keponakan Jokowi di Solo, Apa Saja?

Presiden Jokowi menjadi saksi pernikahan keponakannya, Adityo Rimbo Galih Samudro yang mempersunting Aisyah Nooratisy, pada Sabtu pagi, 22 Juni 2024.


Jokowi Jadi Saksi Nikah Keponakannya dari Idayati-Anwar Usman di Solo

20 jam lalu

Presiden Jokowi menjadi saksi pernikahan Adityo Rimbo Galih Samudro, putra pertama adik kandung Jokowi, Idayati, pada Sabtu pagi ini, 22 Juni 2024. Acara dilangsungkan di Kota Solo, Jawa Tengah. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Jadi Saksi Nikah Keponakannya dari Idayati-Anwar Usman di Solo

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi saksi pernikahan Adityo Rimbo Galih Samudro, yang merupakan putra adik kandung Jokowi, Idayati, pada Sabtu pagi ini, 22 Juni 2024. Anak sambung mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman itu, menikahi Aisyah Nooratisy, yang merupakan putri mendiang Hardono, seorang politikus dan mantan ketua DPD II Partai Golkar Kota Solo.


Alexander Marwata Klaim Tak Pernah Diundang Jokowi ke Istana untuk Bahas Perkara

20 jam lalu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK mengungkapkan telah menaikan status penyelidikan ke tingkat penyidikan dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas penyaluran kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). TEMPO/Imam Sukamto
Alexander Marwata Klaim Tak Pernah Diundang Jokowi ke Istana untuk Bahas Perkara

Alexander menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif, bukan di bawah Presiden Jokowi.


Bantah Ada Intervensi Jokowi di KPK, Alexander Marwata: Terlalu Banyak Rumor

22 jam lalu

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. Dia mengatakan KPK telah menargetkan akan menangkap Harun Masiku dalam seminggu ke depan. TEMPO/Intan Setiawanty
Bantah Ada Intervensi Jokowi di KPK, Alexander Marwata: Terlalu Banyak Rumor

Alexander Marwata mengatakan, presiden tidak bisa memberhentikan pimpinan KPK.


63 Tahun Jokowi, Pengusaha Mebel Jadi Presiden 2 Periode

22 jam lalu

Karena sudah 25 tahun tak menyerut kayu, Jokowi meminta petunjuk kepada salah satu tukang bagaimana cara menyerut kayu yang benar. Tempo/Ratih Purnama
63 Tahun Jokowi, Pengusaha Mebel Jadi Presiden 2 Periode

Jokowi berusia 63 tahun pada 21 Juni 2024. Ini perjalanannya dari pengusaha mebel jadi Presiden 2 periode.