Jusuf Kalla Minta Kementerian Agama Data Jumlah Masjid

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (ketiga kanan) dan Mensesneg Pratikno (kelima kanan) berbincang dengan sejumlah ulama Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok sebelum menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Baitussalam, Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 21 November 2018. Sebanyak 75 ulama hadir dalam acara tersebut. ANTARA

    Presiden Jokowi didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (ketiga kanan) dan Mensesneg Pratikno (kelima kanan) berbincang dengan sejumlah ulama Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok sebelum menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Baitussalam, Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 21 November 2018. Sebanyak 75 ulama hadir dalam acara tersebut. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan Kementerian Agama menghitung jumlah masjid yang ada di seluruh Indonesia. Selama ini pemerintah tak pernah tahu jumlah pasti tempat ibadah tersebut.

    Simak: Masjid Terkena Radikalisme, Jusuf Kalla Usul Kurikulum Penceramah

    JK mengatakan, data terakhir jumlah masjid yang ia kantongi ialah sekitar 800 ribu. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu memperkirakan saat ini jumlahnya sudah bertambah menjadi 900 ribu.

    "Yang tahu betul itu cuma Allah SWT. Kami tanya Menteri Agama (Lukman Hakim Saifuddin), dia juga tidak tahu," kata JK saat membuka Rakernas DMI di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 23 November 2018.

    JK memberi waktu kepada Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam, Muhammadiyah Amin, untuk menyelesaikan tugasnya dalam enam bulan. Menurut dia, tugas itu harusnya bisa selesai tepat waktu sebab tak banyak yang diurusi Dirjen Pembinaan Islam.

    Menurut JK, Dirjen Pembinaan Masyarakat Islam tak mengurusi masjid. Di dunia, hanya Indonesia dan Pakistan yang menyerahkan urusan masjid kepada masyarakat. Sementara di negara lain, masjid menjadi urusan pemerintah. "Yang paling kurang diurus Kementerian Agama itu urusan masjid," katanya. 

    Baca: Masjid Malaysia Selalu Doakan Raja, JK: di Kita Kritik Presiden

    Jusuf Kalla mengatakan Ditjen Binmas bisa memanfaatkan Kantor Urusan Agama yang ada di setiap kecamatan untuk mendata. Dengan begitu, KUA tak hanya mengurusi nikah, talak, dan cerai. Dia juga akan mewajibkan setiap Ketua DMI di daerah untuk memetakan masjid.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.