Selasa, 20 November 2018

Idrus Marham Sebut Golkar Tak Pernah Beri Restu Kawal PLTU Riau-1

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin, 24 September 2018. Idrus Marham diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR, Eni Maulani Saragih, dalam tindak pidana korupsi kasus suap terkait dengan kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1. TEMPO/Imam Sukamto

    Tersangka mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin, 24 September 2018. Idrus Marham diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR, Eni Maulani Saragih, dalam tindak pidana korupsi kasus suap terkait dengan kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Tersangka kasus suap proyek PLTU Riau-1, Idrus Marham, menyatakan Golkar tak pernah memberikan restu pada siapa pun untuk mengawal proyek PLN tersebut.

    Baca: Idrus Marham Bantah Minta Uang untuk Munaslub Partai Golkar

    "Enggak ada, Golkar tidak pernah merestui siapapun," kata Idrus di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Kamis, 8 November 2018.

    Hari ini, Idrus diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Eni Maulani Saragih, mantan wakil ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Idrus, Eni, dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. Eni dan Idrus diduga bersama-sama menerima hadiah atau janji dari Kotjo.

    Dalam surat dakwaan Kotjo, total uang yang diterima Eni secara bertahap dari Kotjo sebesar Rp4,75 miliar. Uang itu sebagai fee agar perusahaan Kotjo mengerjakan proyek milik PT PLN senilai US$900 juta.

    Baca: Idrus Marham Mengaku Kaget Eni Saragih Ambil Uang Rp 4,7 Miliar

    Sebagai pihak yang diduga menerima, Eni dan Idrus disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sementara sebagai pihak pemberi, Johanes Kotjo didakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 undang-undang yang sama.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Empat Sisi Gelap Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman

    Kasus pembunuhan Jamal Khasoggi yang diduga dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi membuat dunia menyorot empat sisi gelap Mohammed bin Salman.