Aksi Bela Tauhid 211, Menteri Agama: Tunggu Putusan Hukum

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bertemu agamawan dan budayawan di Yogyakarta, Jumat, 2 November 2018. TEMPO/Shinta Maharani.

TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta semua kalangan bersabar menunggu putusan hukum ihwal pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid oleh anggota Banser NU pada perayaan Hari Santri Nasional di Garut, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Baca: Ada Aksi Bela Tauhid, Wiranto: Apa Masih Perlu Lagi?

"Serahkan pada proses hukum yang ada," kata Menteri Agama, Lukman di sela sarasehan agawaman dan budayawan di Bantul, Yogyakarta, 2-3 November 2018.

Lukman, dalam pandangan pribadinya, menyebut bendera yang dibakar tersebut bukan bendera tauhid, tapi bendera yang bertuliskan kalimat tauhid. Namun beberapa kalangan memahami bendera itu adalah bendera tauhid. Hal itu berdampak munculnya perdebatan cara pandang di kalangan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Lukman juga menjawab ihwal maraknya pengibaran bendera hitam di sejumlah daerah, misalnya di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan Lapangan Sintuwu Maroso. Lukman menyatakan, bendera yang dikibarkan adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia, maka itu mengingkari keputusan pembubaran HTI.

Baca: Nama Prabowo - Sandiaga Disebut dalam Aksi Bela Tauhid Jilid 2

Massa ribuan orang dalam Aksi Bela Tauhid 2 bergerak dari Masjid Istiqlal menuju Patung Kuda pada Jumat, 2 November 2018. Demonstrasi mengulang sepekan lalu tentang pembakaran bendera di Garut dalam Hari Santri Nasional. TEMPO/M Julnis Firmansyah

Sebagai sebuah institusi atau organisasi masyarakat, HTI sudah dibubarkan oleh pemerintah. Saat ini HTI dan tim pembelanya sedang mengajukan keberatan atas pembubaran itu melalui upaya hukum. Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menyatakan membubarkan badan hukum HTI.

Baca: Din Syamsuddin: Aksi Bela Tauhid Tak Perlu Disikapi Sinis

Pemerintah memandang organisasi kemasyarakatan itu tidak sejalan dengan kebiasaan atau nilai-nilai yg dianut masyarakat Indonesia. "HTI berbenturan dengan ideologi negara. Mengingkari Pancasila sebagai kesepakatan bangsa. Sebagai badan hukum tidak mungkin lagi dikembangkan karena itu sudah dibubarkan," kata Lukman.

Tapi anggota-anggota HTI, kata dia, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. "Mereka saudara yang perlu dirangkul. Kita sama-sama harus menjaga Indonesia," kata Lukman.






MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik

9 hari lalu

MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik

MUI menyatakan subsidi biaya haji menggunakan dana jemaah yang belum berangkat berpotensi menyebabkan malpraktik.


Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

12 hari lalu

Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

Menteri Agama Yaqut bertemu pimpinan KPK membahas saran dan rekomendasi yang pernah diberikan mengenai pelaksanaan haji.


Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

12 hari lalu

Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hasil pertemuannya dengan pimpinan KPK hari ini membahas soal rencana kenaikan biaya haji 2023


KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

12 hari lalu

KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

KPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas mengenai rencana kenaikan biaya haji 2023 M/1444 H.


Daftar 5 Fakta Usulan Menteri Agama Soal Kenaikan Biaya Haji Tahun 2023

15 hari lalu

Daftar 5 Fakta Usulan Menteri Agama Soal Kenaikan Biaya Haji Tahun 2023

Berikut fakta-fakta usulan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji atau biaya haji untuk periode tahun 2023 atau 1444 Hijriah.


Deretan Pro dan Kontra Menanggapi Usulan Kenaikan Biaya Haji 2023, Apa Saja?

15 hari lalu

Deretan Pro dan Kontra Menanggapi Usulan Kenaikan Biaya Haji 2023, Apa Saja?

Usulan Menteri Agama terkait kenaikan biaya haji 2023 menimbulkan pro dan kontra. Berikut deretan pendapat yang menolak dan mendukung.


Fraksi PAN Sebut Biaya Haji 2023 Usulan Pemerintah Terlalu Tinggi

16 hari lalu

Fraksi PAN Sebut Biaya Haji 2023 Usulan Pemerintah Terlalu Tinggi

Fraksi PAN mendesak Kementerian Agama untuk menekan biaya haji 2023 yang dinilai memberatkan masyarakat.


Naik Biaya Haji, Ini Penyebabnya

19 hari lalu

Naik Biaya Haji, Ini Penyebabnya

Kementerian Agama mengusulkan kenaikan biaya haji. Jamaah akan menanggung biaya sebesar Rp 69 juta. Berikut alasan kenaikan biaya itu.


Usulan Biaya Haji Naik Jadi Rp 69 Juta, Politikus PKB: Harusnya Tak Lampaui Rp 55 Juta

19 hari lalu

Usulan Biaya Haji Naik Jadi Rp 69 Juta, Politikus PKB: Harusnya Tak Lampaui Rp 55 Juta

Anggota Komisi VIII dari Fraksi PKB Luqman Hakim menilai kenaikan biaya haji yang ditanggung calon jemaah tak lebih dari Rp 55 juta. Kenapa?


4 Fakta di Balik Usulan Menteri Agama Soal Kenaikan Biaya Haji 2023 jadi Rp 69 Juta

20 hari lalu

4 Fakta di Balik Usulan Menteri Agama Soal Kenaikan Biaya Haji 2023 jadi Rp 69 Juta

Menteri Agama mengusulkan biaya haji pada tahun ini Rp 69 juta per orang atau naik hampir dua kali lipat dibanding tahun lalu sebesar Rp 39 juta.