Aksi Bela Tauhid 211, Menteri Agama: Tunggu Putusan Hukum

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bertemu agamawan dan budayawan di Yogyakarta, Jumat, 2 November 2018. TEMPO/Shinta Maharani.

    Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bertemu agamawan dan budayawan di Yogyakarta, Jumat, 2 November 2018. TEMPO/Shinta Maharani.

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta semua kalangan bersabar menunggu putusan hukum ihwal pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid oleh anggota Banser NU pada perayaan Hari Santri Nasional di Garut, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

    Baca: Ada Aksi Bela Tauhid, Wiranto: Apa Masih Perlu Lagi?

    "Serahkan pada proses hukum yang ada," kata Menteri Agama, Lukman di sela sarasehan agawaman dan budayawan di Bantul, Yogyakarta, 2-3 November 2018.

    Lukman, dalam pandangan pribadinya, menyebut bendera yang dibakar tersebut bukan bendera tauhid, tapi bendera yang bertuliskan kalimat tauhid. Namun beberapa kalangan memahami bendera itu adalah bendera tauhid. Hal itu berdampak munculnya perdebatan cara pandang di kalangan masyarakat.

    Dalam kesempatan itu, Lukman juga menjawab ihwal maraknya pengibaran bendera hitam di sejumlah daerah, misalnya di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan Lapangan Sintuwu Maroso. Lukman menyatakan, bendera yang dikibarkan adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia, maka itu mengingkari keputusan pembubaran HTI.

    Baca: Nama Prabowo - Sandiaga Disebut dalam Aksi Bela Tauhid Jilid 2

    Massa ribuan orang dalam Aksi Bela Tauhid 2 bergerak dari Masjid Istiqlal menuju Patung Kuda pada Jumat, 2 November 2018. Demonstrasi mengulang sepekan lalu tentang pembakaran bendera di Garut dalam Hari Santri Nasional. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Sebagai sebuah institusi atau organisasi masyarakat, HTI sudah dibubarkan oleh pemerintah. Saat ini HTI dan tim pembelanya sedang mengajukan keberatan atas pembubaran itu melalui upaya hukum. Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menyatakan membubarkan badan hukum HTI.

    Baca: Din Syamsuddin: Aksi Bela Tauhid Tak Perlu Disikapi Sinis

    Pemerintah memandang organisasi kemasyarakatan itu tidak sejalan dengan kebiasaan atau nilai-nilai yg dianut masyarakat Indonesia. "HTI berbenturan dengan ideologi negara. Mengingkari Pancasila sebagai kesepakatan bangsa. Sebagai badan hukum tidak mungkin lagi dikembangkan karena itu sudah dibubarkan," kata Lukman.

    Tapi anggota-anggota HTI, kata dia, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. "Mereka saudara yang perlu dirangkul. Kita sama-sama harus menjaga Indonesia," kata Lukman.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.