KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Cirebon dan Dinas PUPR

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra menjawab pertanyaan awak media saat keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi oranye pada Jumat dinihari, 26 Oktober 2018. Sunjaya serta Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait dengan kasus tersebut. ANTARA

    Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra menjawab pertanyaan awak media saat keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi oranye pada Jumat dinihari, 26 Oktober 2018. Sunjaya serta Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait dengan kasus tersebut. ANTARA

    TEMPO.CO, Cirebon- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, 26 Oktober 2018. Pukul 13.38, tujuh mobil tim KPK masuk ke kantor Bupati Cirebon di Jalan Sunan Kalijaga. Tiga mobil di antaranya keluar kembali. Ketiga mobil itu berpencaran menuju kantor Dinas PUPR dan Badan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP).

    Di kantor Bupati Cirebon, tim KPK terlihat keluar membawa sebuah koper berwarna ungu. Setelah beberapa menit berada di ruang kerja bupati, seorang petugas keluar dengan membawa koper ungu. Saat ditanya apakah koper itu berasal dari ruang kerja bupati, petugas itu menjawab singkat, 'Ya'.

    Baca: Ditahan KPK, Bupati Cirebon Bantah Terima Duit

    Selang 10 menit kemudian seorang penyidik keluar lagi dengan membawa koper berwarna biru. Koper itu langsung dimasukkan ke dalam mobil.

    Selain menggeledah ruang kerja bupati, petugas KPK juga menyita telepon selular sekretaris pribadi bupati Cirebon.

    Baca: OTT Bupati Cirebon Sisakan Sekda di Pimpinan Pemerintahan

    KPK menetapkan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra sebagai tersangka penerima suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.