Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Geram Dana Kelurahan Dituduh Politis

image-gnews
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat menghadiri Apel Akbar Santri Nusantara 2018 di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah 20 Oktober 2018. Acara yang sekitar 48 ribu santri tersebut dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional sekaligus bagian dari Safari Presiden berkunjung ke Ponpes di Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat menghadiri Apel Akbar Santri Nusantara 2018 di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah 20 Oktober 2018. Acara yang sekitar 48 ribu santri tersebut dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional sekaligus bagian dari Safari Presiden berkunjung ke Ponpes di Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kesal dengan adanya politikus terutama dari kubu oposisi yang menyebut dana kelurahan adalah program politis menjelang Pilpres 2019. Pemerintah memang berencana memberikan dana untuk kelurahan-kelurahan se-Indinesia lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2019.

Baca: Fraksi DPR Terbelah Sikapi Rencana Pengucuran Dana Kelurahan

Jokowi mengatakan rencana pemberian dana kelurahan ini sudah digodok lama berbarengan dengan dana desa. "Bukan hanya di desa saja yang ada dananya, tapi kelurahan juga membutuhkan untuk memperbaiki selokan, memperbaiki jalan di kampung-kampung, sehingga tahun depan akan ada dana kelurahan, tapi kok ramai. Saya juga heran," kata Jokowi di Lapangan Ahmad Yani, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Oktober 2018.

Presiden menyampaikan hal itu saat pembagian 5.000 sertifikat hak atas tanah untuk warga Jakarta Selatan. Menurut Jokowi, selain pemerintahan kabupaten yang di dalamnya ada pemerintahan desa, di Indonesia ada sekitar 100 pemerintahan kota yang memiliki kelurahan.

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR sebenarnya telah menyetujui postur anggaran RAPBN 2019. Di antaranya berupa pengalokasian dana yang semula Rp 73 triliun menjadi Rp 70 triliun. Sisa Rp 3 triliun rencananya akan digunakan untuk dana kelurahan.

"Ini semua komitmen pemerintah untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa. Jangan dihubung-hubungkan dengan politik, dikit-dikit dihubungkan politik, gak rampung-rampung kita ini," kata Jokowi menegaskan bahwa kehidupan bukan hanya masalah politik saja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Mohon maaf, segala hal dihubungkan dengan politik, padahal kehidupan tdak hanya politik saja. Ada masalah sosial, ada ekonomi, ada budaya, semuanya ada, kenapa setiap hal dihubungkan dengan politik?," kata Jokowi dengan nada bertanya. "Hati-hati banyak politikus baik-baik tapi banyak juga politikus sontoloyo," kata Jokowi.

Jokowi menuturkan di Indonesia segala hal selalu dikaitkan dengan politik. Menurut dia, banyak aspek yang sama pentingnya ketimbang politik seperti isu sosial, budaya, dan ekonomi. "Kenapa semua dihubungkan dengan politik. Itulah kepandaian politikus untuk mempengaruhi masyarakat," katanya.

Simak juga: FITRA Tolak Rencana Dana Desa Dipotong untuk Dana Kelurahan

Agar terhindar dari tipu daya politikus sontoloyo yang menyinggung dana kelurahan politis, Jokowi menyarankan agar warga memperhatikan betul mana politikus yang baik dan yang tidak. "Jangan sampai dibawa oleh politikus-politikus hanya untuk kepentingan sesaat," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Disebut Ajukan Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo

2 menit lalu

Kepala BIN Budi Gunawan, Seskab Pramono Anung dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bersenda gurau saat berlangsung pelantikan anggota Komisi Kejaksaan periode 2024-2028 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Presiden melantik sembilan anggota Komisi Kejaksaan periode 2024-2028. TEMPO/Subekti.
Jokowi Disebut Ajukan Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo

Pengajuan nama Budi Gunawan oleh Jokowi, kata narasumber yang sama, bertujuan untuk meluluhkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri.


Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

1 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

Luhut menyebut istilah toxic saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang pemerintahan mendatang. Siapa yang dimaksud Luhut?


Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

16 jam lalu

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. ANTARA/Moh Ridwan
Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.


Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

19 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.


Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

23 jam lalu

Logo Microsoft terlihat di Los Angeles, California A.S. pada Selasa, 7 November 2017. (ANTARA/REUTERS/Lucy Nicholson/am.)
Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?


Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.