Jokowi Geram Dana Kelurahan Dituduh Politis

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat menghadiri Apel Akbar Santri Nusantara 2018 di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah 20 Oktober 2018. Acara yang sekitar 48 ribu santri tersebut dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional sekaligus bagian dari Safari Presiden berkunjung ke Ponpes di Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

    Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat menghadiri Apel Akbar Santri Nusantara 2018 di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah 20 Oktober 2018. Acara yang sekitar 48 ribu santri tersebut dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional sekaligus bagian dari Safari Presiden berkunjung ke Ponpes di Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kesal dengan adanya politikus terutama dari kubu oposisi yang menyebut dana kelurahan adalah program politis menjelang Pilpres 2019. Pemerintah memang berencana memberikan dana untuk kelurahan-kelurahan se-Indinesia lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2019.

    Baca: Fraksi DPR Terbelah Sikapi Rencana Pengucuran Dana Kelurahan

    Jokowi mengatakan rencana pemberian dana kelurahan ini sudah digodok lama berbarengan dengan dana desa. "Bukan hanya di desa saja yang ada dananya, tapi kelurahan juga membutuhkan untuk memperbaiki selokan, memperbaiki jalan di kampung-kampung, sehingga tahun depan akan ada dana kelurahan, tapi kok ramai. Saya juga heran," kata Jokowi di Lapangan Ahmad Yani, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Oktober 2018.

    Presiden menyampaikan hal itu saat pembagian 5.000 sertifikat hak atas tanah untuk warga Jakarta Selatan. Menurut Jokowi, selain pemerintahan kabupaten yang di dalamnya ada pemerintahan desa, di Indonesia ada sekitar 100 pemerintahan kota yang memiliki kelurahan.

    Pemerintah dan Badan Anggaran DPR sebenarnya telah menyetujui postur anggaran RAPBN 2019. Di antaranya berupa pengalokasian dana yang semula Rp 73 triliun menjadi Rp 70 triliun. Sisa Rp 3 triliun rencananya akan digunakan untuk dana kelurahan.

    "Ini semua komitmen pemerintah untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa. Jangan dihubung-hubungkan dengan politik, dikit-dikit dihubungkan politik, gak rampung-rampung kita ini," kata Jokowi menegaskan bahwa kehidupan bukan hanya masalah politik saja.

    "Mohon maaf, segala hal dihubungkan dengan politik, padahal kehidupan tdak hanya politik saja. Ada masalah sosial, ada ekonomi, ada budaya, semuanya ada, kenapa setiap hal dihubungkan dengan politik?," kata Jokowi dengan nada bertanya. "Hati-hati banyak politikus baik-baik tapi banyak juga politikus sontoloyo," kata Jokowi.

    Jokowi menuturkan di Indonesia segala hal selalu dikaitkan dengan politik. Menurut dia, banyak aspek yang sama pentingnya ketimbang politik seperti isu sosial, budaya, dan ekonomi. "Kenapa semua dihubungkan dengan politik. Itulah kepandaian politikus untuk mempengaruhi masyarakat," katanya.

    Simak juga: FITRA Tolak Rencana Dana Desa Dipotong untuk Dana Kelurahan

    Agar terhindar dari tipu daya politikus sontoloyo yang menyinggung dana kelurahan politis, Jokowi menyarankan agar warga memperhatikan betul mana politikus yang baik dan yang tidak. "Jangan sampai dibawa oleh politikus-politikus hanya untuk kepentingan sesaat," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.