Jabar Luncurkan Program Jaksa Sahabat Guru

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jabar Luncurkan Program Jaksa Sahabat Guru

    Jabar Luncurkan Program Jaksa Sahabat Guru

    INFO JABAR-- Para guru di Jawa Barat akan didampingi  jaksa dalam mengelola keuangan termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Nama programnya, Jaksa Sahabat Guru, kebijakan ini diluncurkan  di kantor Kejaksaan Tinggi Jabar, Bandung, Selasa, 23 Oktober 2018.

    Program tersebut diinisiasi oleh Kejati Jabar, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan pengelolaan anggaran pendidikan di Jabar. Peluncuran program ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jabar dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jabar.

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik program tersebut. "Luar biasa program Kejati ini. Yaitu melakukan pendampingan di proses-proses awal di dimensi pembangunan termasuk pendidikan," katanya.

    Gubernur Emil mengatakan, kedepan sekolah, terutama yang dikelola oleh Pemprov Jabar, harus membuat Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang pengelolaannya melalui persetujuan Kejaksaan. "Jadi di Jabar pendidikan ini betul-betul sangat baik, solid dan terkawal," ujarnya.

    Emil optimistis, program Jaksa Sahabat Guru bisa berjalan baik dan akan melaporkan program tersebut ke pemerintah pusat untuk dijadikan pilot project. "Ya kita akan evaluasi sekian bulan kalau ternyata positif saya sebagai perwakilan pemerintah akan melaporkan ke pusat dan minta dijadikan program nasional agar jadi percontohan daerah lain," tutur Emil.

    Kepala Kejati Jabar, Raja Nafrizal, menuturkan program Jaksa Sahabat Guru merupakan bentuk dukungannya dalam mewujudkan visi Jabar juara lahir batin tak terkecuali bidang pendidikan."Mudah-mudahan pendidikan di Jabar jadi nomor satu di Indonesia dan zero korupsi," kata Raja.

    Raja mengaku telah menginstruksikan Kepala Kejaksaan Negeri se-Jabar untuk melaksanakan program tersebut secara serentak dan berkelanjutan."Dengan program ini kedepan menghasilkan tata kelola organisasi dan program kerja yang terukur," katanya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.