Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

JK Mengakui Data Produksi Beras Pemerintah Tidak Akurat

image-gnews
Ilustrasi beras Bulog/Badan Urusan Logistik. TEMPO/Tony Hartawan
Ilustrasi beras Bulog/Badan Urusan Logistik. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK menyatakan data produksi beras milik pemerintah tak pernah akurat sejak 20 tahun lalu. Data produksi, kata dia, tidak sesuai dengan kondisi lapangan. "Masalah data ini sejak tahun 1997 tidak kita review dengan betul sehingga kita menambah-nambah angka produksi terus menerus," kata JK di kantornya, Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018.

Padahal kenyataannya, sawah di Indonesia berkurang 1,5 persen per tahun yang dipengaruhi, salah satunya, oleh pertambahan penduduk. JK mengatakan data produksi tak akurat bahkan terjadi hingga hari ini. Dia mencontohkan Kementerian Pertanian yang memprediksi luas lahan panen pada Oktober hingga Desember 2018 sebesar 2,85 juta hektare.

Baca: JK: Data Produksi Beras Nasional Salah Sejak 20 Tahun Lalu

Dari lahan tersebut kementerian memprediksi akan ada produksi sebesar 15,09 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 8,7 juta ton beras. JK mengaku turut bertanggung jawab atas data yang tak akurat ini. "Saya termasuk salah juga sebagai Wakil Presiden yang lalu tidak segera mengevaluasi," katanya.

Pasalnya, setiap tahun angkanya semakin jauh dari kenyataan. Para ahli pertanian juga sudah vokal menyatakan data pemerintah soal produksi beras terlalu besar. Menurut JK, pemerintah berupaya memperbaikinya sejak tiga tahun lalu. Pemerintah menyempurnakan penghitungan dengan menggunakan metode kerangka sampel area (KSA).  Metode ini hasil kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kementerian ATR berperan melakukan perhitungan luas lahan baku sawah nasional, dibantu oleh BIG dan LAPAN. BPS dan BPPT kemudian menghitung luas panen. Setelahnya BPS menghitung produktivitas per hektar dan konversi gabah kering menjadi beras. Menurut JK, penghitungan ini dilakukan dengan memanfaatkan citra satelit. "Setelahnya dicek lagi ke lapangan," kata dia.

Simak: Sisa Setahun, Ini Target yang Dikejar Pemerintahan Jokowi - JK

Melalui metode tersebut, JK mengklaim pemerintah kini memiliki data yang lebih akurat.  Sampai dengan bulan September 2018, data luas panen adalah sebesar 9,5 juta hektare. Dengan memperhitungkan potensi sampai Desember 2018, maka luas panen tahun 2018 diperkirakan mencapai 10,9 juta hektare.

Produksi GKG tercatat mencapai 49,65 juta ton sampai September 2018. Total produksi GKG 2018 diprediksi sebesar 56,54 juta ton atau setara dengan 32,42 juta ton beras hingga akhir tahun. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jusuf Kalla Nasehati Agar Hamas dan Fatah Bersatu, Ini Profil 2 Kekuatan di Palestina

1 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jusuf Kalla Nasehati Agar Hamas dan Fatah Bersatu, Ini Profil 2 Kekuatan di Palestina

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK) meminta kelompok Palestina Hamas untuk bersatu dengan Fatah, partai politik dalam PLO. Ini profil kedua kelompok itu.


Jokowi Sebut Stok Beras Cukup untuk Antisipasi Kemarau

2 hari lalu

Presiden Jokowi saat ditemui di Pasar Baru Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu siang, 8 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Sebut Stok Beras Cukup untuk Antisipasi Kemarau

Jokowi juga menyebut harga sejumlah bahan pokok mengalami penurunan.


Jokowi Tinjau Pasar di Karawang: Stok dan Harga Bahan Pokok Baik

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo membagikan baju ke warga saat berkunjung ke Pasar Baru Karawang, Jawa Barat, Rabu, 8 Mei 2024. Dalam kunjungannya ke pasar tersebut Presiden Joko Widodo mengecek harga bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, cabai, bawang merah dan bawang putih. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Tinjau Pasar di Karawang: Stok dan Harga Bahan Pokok Baik

Jokowi juga menyebut harga sejumlah bahan pokok mengalami penurunan.


Pemerintah Filipina Tolak Padi Beras Emas Kembali Dikurung di Laboratorium

4 hari lalu

Para peneliti telah merekayasa Beras Emas (kiri) agar memiliki manfaat nutrisi yang tidak diperoleh dari nasi putih biasa. REUTERS/ERIK DE CASTRO
Pemerintah Filipina Tolak Padi Beras Emas Kembali Dikurung di Laboratorium

Pengadilan baru saja mencabut izin penanaman komersial padi Beras Emas atau Golden Rice hasil rekayasa genetika di Filipina.


Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

4 hari lalu

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai bertemu dengan Gerakan Nurani Bangsa di rumahnya Jalan Brawijaya Raya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. TEMPO/Bagus Pribadi
Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

Hamas meminta bantuan dari Jusuf Kalla agar menjadi mediator guna mengakhiri perang dengan Israel.


Beras SPHP Naik, Pengamat: Perlu Penyesuaian Agar Disparitas Harga Tak Jauh

4 hari lalu

Seorang pekerja merapikan beras program Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP) di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Senin 19 Februari 2024. Kemendag meminta kepada Perum Bulog agar pengiriman beras pemerintah ke ritel modern yang digelontorkan lewat program SPHP dipercepat, hal tersebut guna menstabilkan harga beras yang melebihi ketentuan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp69.500 per 5 kilogram. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
Beras SPHP Naik, Pengamat: Perlu Penyesuaian Agar Disparitas Harga Tak Jauh

Pemerintah melalui Perum Bulog menaikkan harga eceran tertinggi atau HET untuk beras SPHP, dari Rp10.900 menjadi Rp12.500 per kilogram sejak 1 Mei 2024


Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

6 hari lalu

Buruh pelabuhan membongkar beras impor asal Thailand dari kapal kargo di Pelabuhan Boom Baru, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 1 Maret 2024. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Selatan-Bangka Belitung mendapatkan pasokan beras impor sebanyak 42.000 ton beras dari Thailand, Vietnam, Myanmar yang akan didistribusikan ke dua provinsi yaitu Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sebagai cadangan beras pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga.  ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

Zulkifli Hasan mengatakan impor difokuskan ke wilayah sentra non produksi guna menjaga kestabilan stok beras hingga ke depannya.


Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

7 hari lalu

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi. ANTARA/Sulthony Hasanuddin
Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

Diretur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi menjelaskan penyebab masih tingginya harga beras meskipun harga gabah di petani murah.


Dagang Sapi Kabinet Prabowo

15 hari lalu

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

Partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden mendapat jatah menteri berbeda-beda di kabinet Prabowo mendatang.


Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

15 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.