BNPB Sebut Buoy Pendeteksi Tsunami sudah Tak Berfungsi Sejak 2012

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Kondisi Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tengah sehari setelah disapu gelombang Tsunami dan gempa berkekuatan 7,4 SR pada Jumat, 28 September 2018. TEMPO/Syafiul Hadi

    Kondisi Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tengah sehari setelah disapu gelombang Tsunami dan gempa berkekuatan 7,4 SR pada Jumat, 28 September 2018. TEMPO/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan Indonesia sudah tidak memiliki alat pendeteksi tsunami atau buoy sejak 2012. Dia mengatakan sistem peringatan dini tsunami saat ini mengandalkan pemodelan.

    Baca: BNPB Siap Salurkan Rp 560 Miliar untuk Gempa dan Tsunami Palu

    "Sejak 2012, buoy tsunami sudah tidak ada yang beroprasi," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho di kantornya, Jakarta, Ahad, 30 September 2018.

    Buoy tsunami merupakan sensor mengapung yang menjadi sistem peringatan dini bencana tsunami. Alat tersebut dapat mengukur ketinggian permukaan air laut dan memberikan informasi ke institusi terkait.

    Menurut Sutopo, keberadaan buoy penting dalam upaya pencegahan dampak tsunami. Alat itu, kata dia, dapat memberikan peringatan dini sehingga jumlah korban jiwa dapat ditekan.

    Baca: BNPB: Sebagian Besar Korban Tewas Akibat Tsunami Palu

    Sutopo menduga buoy sudah tidak lagi berfungsi karena kurangnya pendanaan untuk penanggulangan bencana. Dia mencontohkan angggaran untuk BNPB terus turun tiap tahun. "Dulu anggaran hampir mendekati Rp 2 triliun rupiah, sekarang hanya Rp 700 miliar," kata dia.

    Sebelumnya, gempa berkekuatan 7,4 SR mengguncang Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat, 28 September 2018. Gempa juga menyebabkan gelombang tsunami di Pantai Palu dengan ketinggian 0,5 sampai 1,5 meter, Pantai Donggala kurang dari 50 sentimeter, dan Pantai Mamuju dengan ketinggian 6 sentimeter.


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    Apa itu Satelit Orbit 123 derajat BT dan Kronologi Kekisruhannya?

    Kejaksaan Agung menilai pengelolaan slot satelit orbit 123 derajat BT dilakukan dengan buruk. Sejumlah pejabat di Kemenhan diduga terlibat.