TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, masih banyak kabupaten/kota yang memiliki indeks risiko bencana tingkat tinggi yang menuntut upaya penanggulangan bencana yang lebih cermat dan inovatif. Seluruh langkah dan rencana tanggap darurat dimintanya harus benar-benar mampu mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Di sinilah segenap pemangku kepentingan baik pusat dan daerah dituntut untuk berkomitmen dan meningkatkan kapasitasnya melindungi masyarakat dari risiko bencana. Selaras dengan ini penurunan risiko bencana sepatutnya menjadi salah satu indikator kepala daerah,” kata Ma'ruf Amin, saat membuka Rakornas Penanggulangan Bencana 2024, di Bandung, Rabu, 24 April 2024.
Ia meminta dalam penanggulangan bencana agar berbagai tindakan preventif penyelamatan dan rehabilitatif harus dieksekusi secara sinergi, serentak, cepat, aman dan akurat. “Pengalaman negara-negara maju hendaknya menjadi pembelajaran mulai dari pencegahan bencana, migitasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata dia.
Ma'ruf Amin mencontohkan kejadian bencana gempa di Taiwan dengan kekuatan 7,4 Magnitudo belum lama ini yang tidak menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar dengan adanya sistem peringatan dini dan pengetahuan tentang sumber gempa yang baik.
“Berkaca dari hal ini saya minta agar pengembangan teknologi dan inovasi dalam penanggulangan bencana di dalam negeri untuk terus dioptimalkan. Dorong integrasi teknologi dan inovasi berbasis data yang valid sebagai kunci perwujudan efektivitas dan efisiensi aksi dini dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana,” kata dia.
Wapres meminta sejumlah hal menjadi perhatian dalam Rakornas Penanggulangan Bencana 2024 itu. “Pertama, kembangkan industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan penerapan teknologi dan inovasi. Manfaatkan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan untuk memantau potensi bencana, mengembangkan sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, serta meminimalisir risiko bencana,” kata dia.
Selanjutnya, ia meminta agar pemetaan risiko bencana dilakukan dengan tepat dan valid serta mengintegrasikannya dalam perencanaan dan implementasi penataan ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam.
“Hal ini menjadi penting untuk mengendalikan risiko bencana yang ada sekaligus mengurangi timbulnya risiko bencana baru. Selain itu perkuat pelayanan kebencanaan utamanya melalui penguatan kelembagaan BPBD baik dalam hal kewenangan, kompentensi, sumber daya alam, logistik, dan peralatan,” kata Maruf.
Terakhir, ia meminta semua pihak menyusun perencanaan pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana secara integratif dan tidak tumpang tindih. “Saya minta skema pembiayaan penanggulangan bencana dijalankan untuk mengatasi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah. Salah satunya bisa dilakukan melalui pendayagunaan dana bersama penanggulangan bencana untuk daerah yang disesuaikan dengan tingkat risikonya,” kata dia.
Selanjutnya, kata Kepala BNPB...
