Presiden Jokowi Larang Pemda Terima Pegawai Honorer Baru

Reporter

Editor

Suseno

Ribuan Guru Honorer, Pegawai Adminitrassi Sekolah. Pegawai Honorer Pemda yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) melakukan aksi menuntut pengangkatan sebagai Pegawai Negeri di Depan Istana Negara Jakarta, 10 Februari 2016. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo melarang pemerintah daerah dan institusi terkait menerima pegawai honorer baru. Alasannya, saat ini pemerintah tengah menyusun skema kepegawaian untuk menjamin kesejahteraan pegawai non-PNS tersebut.

Baca: Dewan Nilai Anggaran Pegawai Honorer Depok Terlalu Jumbo

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan skema baru itu disusun untuk mengakomodasi pegawai honorer yang ada saat ini. Dengan skema itu diharapkan tidak ada lagi penambahan pegawai kontrak di instansi pemerintahan.

"Presiden berpesan, kalau skema ini dijalankan, tidak boleh ada lagi tenaga honorer baru,” kata Bima setelah mengikuti rapat terbatas terkait dengan pembentukan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Jumat, 21 September 2018.

“Poin yang paling penting yang harus diikuti adalah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer karena tidak akan pernah berhenti," kata Bima dalam acara jumpa pers di Gedung Bina Graha, Istana Merdeka, Jakarta, tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menambahkan, apabila di kemudian hari masih ada pemerintah daerah atau instansi pemerintah merekrut pegawai honorer, akan diberi sanksi. Namun bentuk sanksi dan aturan larangan itu, kata Moeldoko, sedang disiapkan. "Akan ada peraturan soal sanksi itu," ujarnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan selama ini upah guru honorer berasal dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Jika ada kepala sekolah yang nekat mempekerjakan guru honorer, akan mendapat sanksi.

"Mereka kan biasanya digaji dari BOS, kita akan tahu nanti. Jadi itu sudah kita tetapkan menjadi tanggung jawab dan urusan sekolah yang merekrut. Kami tidak akan lagi tanggung jawab," kata Muhadjir.

Baca: Calo Tiket Kereta Berseragam Kemenhub Mengaku Pegawai Honorer

Meski demikian, Muhadjir mengaku belum ada sekolah yang ketahuan merekrut pegawai honorer baru saat ini. Apabila ditemukan, Kemendikbud akan mengevaluasi kucuran dana BOS kepada sekolah tersebut.

ELIK SUSANTO






Survei SMRC: 22 Persen Publik Tahu Jokowi Terbitkan Perpu Cipta Kerja, 48 Persennya Dukung

45 menit lalu

Survei SMRC: 22 Persen Publik Tahu Jokowi Terbitkan Perpu Cipta Kerja, 48 Persennya Dukung

Dalam survei SMRC, terdapat 22 persen publik yang mengetahui Jokowi terbitkan Perpu Cipta Kerja. Dari jumlah itu, sebanyak 48 persen mendukung perpu.


Dukungan Parpol untuk Kaesang Diperkirakan Kendur Setelah Jokowi Lengser

2 jam lalu

Dukungan Parpol untuk Kaesang Diperkirakan Kendur Setelah Jokowi Lengser

Pengamat politik Adi Prayitno memperkirakan dukungan partai politik untuk Kaesang Pangarep mengendur setelah Jokowi tak lagi presiden.


Isu Reshuffle Rabu Pon 1 Februari, Jokowi Justru Akan ke Bali

3 jam lalu

Isu Reshuffle Rabu Pon 1 Februari, Jokowi Justru Akan ke Bali

Seskab Pramono Anung menyebut Presiden Jokowi ke Bali pada Rabu sore lusa. Padahal itu Rabu Pon, yang disebut-sebut Jokowi bakal umumkan reshuffle.


5 Hal Menarik Setelah Kaesang Pangarep Menyampaikan Ingin Terjun dalam Politik

3 jam lalu

5 Hal Menarik Setelah Kaesang Pangarep Menyampaikan Ingin Terjun dalam Politik

Pernyataan Kaesang terjung dalam politik dianggap juga mengejutkan keluarga besar Jokowi


Johnny Plate Soal Pertemuan Jokowi - Surya Paloh: Untuk Kepentingan Pembangunan

4 jam lalu

Johnny Plate Soal Pertemuan Jokowi - Surya Paloh: Untuk Kepentingan Pembangunan

Politikus NasDem Johnny Plate menyebut pertemuan Jokowi - Surya Paloh berlangsung baik untuk pembangunan nasional.


Ini Fungsi Sodetan Ciliwung bagi Masyarakat DKI Jakarta

5 jam lalu

Ini Fungsi Sodetan Ciliwung bagi Masyarakat DKI Jakarta

Fungsi Sodetan Ciliwung untuk mengurangi debit air sebesar 60 kubik per detik ke Kanal Banjir Timur karena tak mampu menampung debit air


Di Tengah Isu Reshuffle, PPP Berharap Dapat Tambahan Kursi Menteri

6 jam lalu

Di Tengah Isu Reshuffle, PPP Berharap Dapat Tambahan Kursi Menteri

PPP sudah punya dua kursi di kabinet Jokowi. Satu menteri yaitu Suharso Monoarfa dan seorang wakil menteri yaitu Zainut Tauhid.


Hasto: Jika Mau Gabung PDIP Kaesang Harus Ajukan Permohonan Tertulis

6 jam lalu

Hasto: Jika Mau Gabung PDIP Kaesang Harus Ajukan Permohonan Tertulis

Kaesang diminta untuk mengajukan permohonan tertulis kenapa mau bergabung dengan PDIP. Hasto menyebut proses itu berlaku bagi siapa pun.


Temui Jokowi di Istana, Pemuda Muhammadiyah Nyatakan Dukung IKN

6 jam lalu

Temui Jokowi di Istana, Pemuda Muhammadiyah Nyatakan Dukung IKN

Setelah bertemu Presiden Jokowi, Ketua Pemuda Muhammadiyah Sunanto menyatakan dukungannya atas pembangunan IKN.


Tak Jadi Syarat Perjalanan, Berikut Info Lengkap Seputar Vaksin Booster Kedua

7 jam lalu

Tak Jadi Syarat Perjalanan, Berikut Info Lengkap Seputar Vaksin Booster Kedua

Vaksin booster kedua tak menjadi syarat perjalanan. Berikut cara mendapatkan vaksin booster dosis kedua, serta jenis vaksin yang tepat.