Kamis, 20 September 2018

PKB: Koalisi Prabowo Jangan Panik Soal Iklan Jokowi di Bioskop

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Fraksi PKB MPR Abdul Kadir Karding (dok MPR)

    Ketua Fraksi PKB MPR Abdul Kadir Karding (dok MPR)

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding meminta koalisi partai politik pengusung Prabowo - Sandiaga tidak panik dengan tayangan iklan Jokowi di bioskop.

    Baca juga: Eks Kapolda Jatim dan Dahlan Iskan Diusulkan Jadi Timses Jokowi

    "Seharusnya disikapi secara bijak, jangan panik," kata Karding di Jakarta, Kamis 13 September 2018.

    Menurut dia, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyampaikan capaian-capaian yang sudah diraih selama empat tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban politik kepada rakyat.

    Karding yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menilai, aneh apabila pemerintah tidak menyampaikan capaian-capaian kerja yang sudah dilakukan kepada masyarakat.

    "Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Karena kalau tidak ada sosialisasi dan informasi soal kinerja pemerintah, nanti rakyat akan bertanya pemerintah kerja apa?" ujarnya.

    Baca juga: Kubu Jokowi Akan Segera Buka Rekening Khusus Dana Kampanye

    Menurut dia, kalau ada pihak yang memprotes dan melarang iklan Jokowi di bioskop tersebut, maka sebaiknya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

    Menurut dia, pihak Kemenkominfo sudah memberikan pernyataan bahwa iklanJokowi  tersebut bukan sebagai bentuk kampanye politik atas pencapresan Jokowi namun hanya menyampaikan capaian Pemerintahan Jokowi -JK.

    Sebelumnya, iklan Jokowi yang merupakan versi singkat dari video "2 Musim, 65 Bendungan" diputar di bioskop. Isinya memperlihatkan proses pembangunan sejumlah bendungan diikuti dengan testimoni seorang petani tentang manfaat bendungan tersebut.

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon meminta agar iklan Jokowi tersebut dicopot dan tidak ditayangkan di bioskop.

    Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu menjelaskan bahwa peran yang diemban Kemenkominfo sesuai UU negara adalah sebagai humas pemerintah, sehingga menyampaikan capaian dan prestasi yang dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK.

    Dia menegaskan apa yang disampaikan dalam iklan Jokowi tersebut bukan bagian dari kampanye terkait pencapresan Jokowi pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

    Dia juga menjelaskan alasan memilih bioskop untuk menayangkan iklan tersebut karena dinilai pertumbuhan penontonnya luar biasa sehingga efektif, agar masyarakat menerima informasi mengenai capaian kerja Pemerintahan Jokowi-JK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Salah Tangkap, Penangkapan Terduga Teroris, dan Pelanggaran HAM

    Sejak insiden Mako Brimob Kelapa Dua pada Mei 2018, Polri tak mempublikasi penangkapan terduga teroris yang berpotensi terjadi Pelanggaran HAM.