Perludem: Parpol Inkonsisten terhadap Semangat Antikorupsi

Reporter

Editor

Purwanto

(dari kanan) Peneliti Netgrid, Hadar Nafis Gumay, Direktur Perludem Titi Agriani, Charles Simabura Pusako Unand, Bivitfri saat diskusi soal Caleg mantan napi Koruptor di kantor ICW, Jakarta Selatan, Ahad, 9 September 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

TEMPO.CO, Jakarta -Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menganggap asal muasal polemic mantan narapidana kasus korupsi yang lolos sebagai calon anggota DPRD bermula dari inkonsistensi partai politik terhadap semangat antikorupsi. Direktur Perludem Titi Anggraini mengatakan, inkosistensi itu memunculkan kerenggangan hubungan antar penyelenggaran pemilu.

"Muaranya ada pada konsistensi partai politik terhadap semangat antikorupsi, dan pakta integritas setiap partai politik terhadap antikorupsi," kata Titi saat ditemui di Jakarta Selatan, Ahad 9 September 2018.

Sejumlah partai politik telah menyepakati pakta integritas, namun tetap mendaftarkan eks narapidana dalam kasus korupsi ke dalam daftar calon anggota DPRD ke Komisi Pemilihan Umum Daerah. Padahal KPU telah mengeluarkan aturan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks narapidana korupsi, pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan bandar narkoba untuk dicalonkan. KPU telah meminta Bawaslu agar meminta Bawaslu Daerah mengikuti aturan itu. Tapi Bawaslu menolak lantaran itu bertentangan dengan hak asasi manusia.

Jika konsisten, kata Titi, partai politik tak akan memberikan tiket kepada mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai calon legislator. Namun, kata dia, partai politik tersebut hanya menggunakan omongan dan pernyataan bahwa bersih dan memiliki semangat antikorupsi sebagai jargon belaka.

Titi berpendapat pakta integritas baik yang dari internal partai politik atau dari Bawaslu hanya formalitas, jika partai politik pada akhirnya mengajukan eks narapidana kasus korupsi.

Titi mempertanyakan dewan pengurus pusat partai yang tak mencoret mereka dari daftar calon yang didaftarkan. "Kalau memang konsisten dengan pakta integritas, seharusnya coret saja caleg mantan napi koruptor," kata dia.

Mantan komisioner KPU Hadar Nafis Gumay bersepakat dengan Titi. Menurut dia, kewenangan mencoret calon legislator dari daftar calon yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum ada pada partai politik yang mangajukannya.

Peneliti Network For Democracy and Electoral Integrity itu menyebutkan sudah ada 34 mantan napi koruptor yang sudah terdaftar sebagai calon anggota DPRD, bahkan menang dalam sengketa PKPU nomor 20 tentang pencalonan anggota DPR,DPD dan DPRD di Bawaslu.

Lima orang diajukan oleh Partai Gerindra. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional mengajukan empat orang. Partai Hanura, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia serta Partai Berkarya masing-masing mengajukan tiga orang. Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai Perindo, serta Partai Garuda masing-masing mengajukan dua orang. Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang masing-masing mengajukan satu orang.

Baca: Netgrid: Ada 34 Koruptor Diloloskan

Partai politik yang berintegritas dan memiliki semangat antikorupsi, menurut Hadar, seharusnya mencoret eks narapidana dalam tiga kasus yang dilarang dalam PKPU dari daftar calon yang diajukannya.

TAUFIQ SIDDIQ






Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

7 jam lalu

Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

Kemendagri tidak mengabulkan Rancangan Perda Kota Religius Depok dan wakil wali kota ingin tahu alasannya.


Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

11 hari lalu

Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

Namun politikus Gerindra ini mengakui, semakin kecil angka urutan partai politik maka akan semakin mudah untuk mengenalkan kepada masyarakat.


Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

18 hari lalu

Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

Sarana Jaya mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) 2023 untuk pengadaan lahan dan pengembangan hunian terjangkau senilai Rp 1,25 triliun.


Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

19 hari lalu

Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyayangkan mundurnya Ketua DPRD Anang Akhmad Syaifudin karena tidak hafal Pancasila.


PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

20 hari lalu

PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

PKB Jawa Timur belum akan buru-buru mencari pengganti Ketua DPRD Lumajang yang mengundurkan diri gara-gara tidak hafal Pancasila.


Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

20 hari lalu

Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

PKB Jawa Timur akan memanggil Anang Ahmad Syaifuddin yang meletakkan jabatannya setelah viral video ia tak lancar saat melafalkan Pancasila.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

20 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

26 hari lalu

Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

Ratusan massa mahasiswa demo tolak kenaikan BBM di Makassar. Terjadi bentrok antarwarga, tapi mahasiswa tak terprovokasi.


Demo Tolak Kenaikan BBM: Koalisi Mahasiswa Kota Palangka Raya Kepung DPRD Kalteng

26 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM: Koalisi Mahasiswa Kota Palangka Raya Kepung DPRD Kalteng

Koalisi mahasiswa se-Kota Palangka Raya melakukan demo tolak kenaikan BBM hingga melakukan pengepungan Gedung DPRD Kalimantan Tengah, kemarin.


Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

29 hari lalu

Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

Jika tren ini berlanjut, hanya Golkar yang diprediksi akan lolos parliamentary threshold untuk Pemilu 2024