TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan KPK masih menghitung kerugian negara akibat penggajian pegawai negeri sipil aktif yang berstatus terpidana korupsi atau koruptor.
"Teman-teman masih menghitung itu. Belum tahu, belum tahu (jumlahnya)," kata Agus di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 5 September 2018.
Baca: Ribuan Koruptor Tercatat Masih Aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil
Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelumnya mencatat terdapat 2.674 PNS terpidana korupsi dengan perincian 317 orang sudah diberhentikan tidak dengan hormat. Dan sisanya sebanyak 2.357 masih aktif sebagai PNS. Data semua PNS itu telah diblokir BKN untuk mencegah potensi kerugian negara. Namun penghentian pemberian gaji bagi PNS itu memerlukan surat keputusan.
Baca: Banyak Koruptor Masih PNS, KPK Duga Akibat Kesalahan Jaksa
Menurut Agus, penghentian gaji yang telah terpidana perkara korupsi ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri. KPK telah meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera memberhentikan tidak dengan hormat PNS aktif yang telah menjadi terpidana perkara korupsi.
Juru bicara KPK Febri Diansyah pun mengimbau agar para PPK segera menindaklanjuti pemblokiran ini dengan pemberhentian tidak dengan hormat. "Kami minta para PPK tidak bersikap toleran atau kompromi dengan pelaku korupsi," ujarnya.
Baca: Kepala Daerah Diimbau Berhentikan PNS Koruptor yang Masih Aktif
