Selasa, 18 September 2018

3 Partai Ini Bakal Tarik Eks Napi Korupsi yang Lolos Jadi Caleg

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Diskusi dengan tema

    Diskusi dengan tema "PKPU Larang Eks Napi Korupsi, Apa Kabar Elite Parpol?" di Media Center DPR, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018. TEMPO/Rezki Alvionitasari.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah partai akan menarik bakal calon legislatif atau bacaleg eks napi korupsi yang diloloskan badan pengawas pemilu atau Bawaslu menjadi caleg. Partai Perindo, misalnya, tegas menyatakan akan menarik eks napi korupsi yang diloloskan Bawaslu menjadi calon legislatif.

    Baca juga: Demokrat Desak Bawaslu Batalkan Pencalegan Eks Napi Korupsi

    "Pasti, pasti akan kami tarik dalam waktu dekat," ujar Ahmad Rofiq saat ditemui Tempo di Posko Cemara, Jakarta pada Senin malam, 3 September 2018.

    Hingga saat ini, Bawaslu setidaknya telah meloloskan 12 bacaleg eks napi korupsi yang mengajukan sengketa ke Bawaslu. Kedua belas caleg itu, di antaranya Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik; bacaleg Partai Hanura yang akan maju dari Rembang M Nur Hasan; bacaleg Pare-pare dari Partai Perindo Ramadan Umasangaji; bacaleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Joni Kornelius Tondok yang akan maju di Tana Toraja.

    Adapula bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah eks napi korupsi yang diloloskan Bawaslu, di antaranya Syahrial Damapolii dari Sulawesi Utara dan mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh. Rofiq mengatakan, eks napi korupsi yang bisa lolos menjadi bacaleg tersebut terjadi karena kecolongan partai di tingkat daerah. "Untuk itu, saya selaku Sekjen Perindo meminta maaf kepada publik," ujar dia.

    Baca juga: KPU Berkukuh Tak Akan Loloskan Bakal Caleg Napi Korupsi

    Selain Perindo, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI, Verry Surya Hendrawan mengatakan, eks koruptor yang lolos nyaleg dari partainya terjadi karena kecolongan di tingkat daerah. "Besok kami akan segera mengklarifikasi kecolongan ini ke Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK), untuk kemudian langsung diganti," ujar Verry di lokasi yang sama.

    Begitu pula dengan Hanura, kendati belum menyatakan secara lugas akan menarik bacaleg-nya. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Inas Nasrullah menyatakan bahwa sampai saat ini partainya mendukung langkah KPU yang kukuh untuk tidak meloloskan caleg eks napi korupsi. Inas pun mengaku heran akan keputusan Bawaslu yang meloloskan eks napi korupsi dari partainya menjadi caleg. "Padahal kami tidak masalah kalau bacaleg eks napi koruptor tak lolos," ujar Inas saat dihubungi Tempo, Senin siang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    TGB Muhammad Zainul Majdi dan Divestasi Tambang Emas Newmont

    KPK mengusut aliran dana ke rekening TGB Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dana itu diduga berkaitan dengan Newmont Nusa Tenggara.