Sekitar 3,28 Juta Pemilih Terdaftar di Nusa Tenggara Timur

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi TPS. Dok TEMPO

    Ilustrasi TPS. Dok TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 3,28 juta nama terdaftar sebagai pemilih yang akan diwakili oleh 13 orang di Nusa Tenggara Timur. Suara dari wilayah  selatan dan utara Nusa Tenggara Timur itu akan diperebutkan oleh 172 calon legislator dari 16 partai politik pada 2019 nanti.

    "Pemilih ini tersebar pada 3.234 desa/kelurahan, 3.093 kecamatan yang ada di 22 kabupaten/kota di NTT," kata Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Maryanti Luturmas Adoe dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap Pemilu 2019 di Kupang, Jumat, 31 Agustus 2018.

    Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat pemilih terdiri atas 1,675 juta perempuan  dan 1,613 juta laki-laki. Mereka yang tersebar di 22 kabupaten/kota itulah yang akan menentukan enam orang mewakili suara wilayah bagian selatan dari Manggarai hingga Alor dan tujuh orang yang mewakili suara dari sebelah selatan dari Sumba hingga Belu.  

    Jumlah calon pemilih kali ini meningkat sekitar seratus ribu dibandingkan dengan data pemilu lima tahun sebelumnya. Pada Pemilu 2014, jumlah pemilih yang tercatat sebanyak 3,184 juta. Namun sebanyak 2,34 juta orang saja yang memilih dan dinyatakan sah.  

    Suara pemilih itu menghasilkan 13 nama legislator dari tujuh partai politik yang duduk di DPR. Tujuh partai tersebut adalah Partai Golkar,  Partai NasDem, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Partai Hanura.  

    Tiga kursi untuk Partai Golkar merupakan hasil dari 542 ribu suara dukungan dari Nusa Tenggara Timur. Tiga legislator di kursi itu semula adalah Setya Novanto yang didukung oleh sekitar 85 ribu pemilih, Charles J. Mesang yang didukung 54 ribu pemilih, dan Melchias Markus Mekeng yang didukung 73 ribu pemilih. Setya dan Charles belakangan terjerat kasus korupsi. Dari dua nama itu, baru Charles yang tercatat digantikan oleh Julianus Pote Leba.

    Sebanyak 271 ribu suara mengantarkan dua kursi DPR Nusa Tenggara Timur untuk Partai NasDem.  Viktor Bungtilu Laiskodat yang didukung 77,5 ribu suara dan Jhony G. Plate yang didukng sekitar 33,7 ribu suara terpilih.  Jucki Uly belakangan menggantikan Viktor Lasikodat yang diajukan sebagai calon kepala daerah pada Pilkada lalu.

    Sebanyak 403,7 ribu suara mengantarkan dua kursi DPR untuk PDI Perjuangan. Sebanyak 109 ribu suara untuk Herman Hery dan 49,2 ribu suara untuk Honing Sanny mengantarkan keduanya ke kursi DPR. Terhitung 6 Maret 2015, PDI Perjuangan mengganti Honing Sanny  dengan Andreas Hugo Pariera.

    Dua kursi untuk Partai Gerindra berasal dari dukungan sekitar 234 ribu suara. Sebanyak 55,4 ribu suara mendukung Pius Lustrilanang dan sebanyak 48,3 ribu suara mendukung Fary Diemy Francis duduk di dua kursi DPR itu.

    Dua kursi diperoleh Partai Demokrat setelah mendapat suara 315,9 ribu pemilih. Dua orang yang duduk di DPR adalah Benny Kabur Harman dan Jefirstson R. Riwu Kore. Benny didukung oleh 53,7 ribu pemilih, Jefirstson dipilih 105,9 ribu orang. Keduanya kemudian digantikan masing-masing oleh Anita Jacoba Gah pada 29 November 2016 dan Joseph Badeoda pada 8 Februari 2018. Jefirstson dan Benny mengikuti pemilihan kepala daerah.

    Pemilih Partai Amanat Nasional dari Nusa Tenggara Timur waktu itu sekitar 205,8 ribu suara. Satu kursi yang didapat PAN semestinya ditempati Laurens Bahang Dama yang didukung 79,6 ribu pemilih. Namun Laurens meninggal di awal periode jabatan anggota DPR dan diganti Syahrulan Pua Sawa pada sekitar tiga tahun awal periode dan Ahmad Yohan pada sisa periode.

    Sedangkan Partai Hanura dengan 148,2 ribu pemilih mendapat satu kursi  yang menempatkan Saleh Husin sebagai legislator. Saleh didukung sebanyak 51,7 ribu suara.

    Pada Pemilu 2019 kali ini, sebanyak 76 calon legislator didaftarkan oleh 14 partai politik di daerah selatan. Partai Hanura dan PKPI tak mengajukan daftar calon. Di daerah utara NTT, pemilu diikuti sebanyak 96 calon dalam daftar yang diajukan 16 partai politik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.