Selasa, 23 Oktober 2018

BIN Sebut Gagasan Khilafah Hidup di Pendukung #2019GantiPresiden

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelejen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto usai diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, 3 Juni 2017. Tempo/Yohanes Paskalis

    Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelejen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto usai diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, 3 Juni 2017. Tempo/Yohanes Paskalis

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kepala Badan Intelijen Negara, Wawan Hari Purwanto, mengatakan gagasan tentang pendirian negara Islam masih hidup di sebagian pendukung gerakan #2019GantiPresiden.

    Baca juga: Ketua MPR: Melarang #2019GantiPresiden Tidak Sesuai Demokrasi

    Menurut Wawan, pemikiran untuk mendirikan negara berbasis pemerintahan negara Islam atau khilafah memang masih tetap ada di pemikiran sebagian orang.

    “Sekarang kan pasti ada terus, apalagi ada ISIS, ada apa, itu tidak bisa dimungkiri,” kata Wawan saat ditemui di Sate Pancoran, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin, 27 Agustus 2018.

    Sebelumnya, Wawan menyatakan larangan terhadap Neno Warisman yang akan menghadiri tur musik deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Riau, adalah untuk mencegah bentrok.

    Wawan menampik alasan pelarangan ini karena BIN mendukung inkumben dalam pilpres 2019. Namun, menurut dia, langkah ini diambil untuk menjaga keselamatan masyarakat, jadi dilakukan pencegahan dini untuk hal yang tidak diinginkan.

    “Upaya kami adalah menghindarkan benturan karena memang (acaranya) tidak berizin,” kata Wawan.

    Baca juga: KPU: Fenomena #2019GantiPresiden Sama dengan #Jokowi2Periode

    Adapun Neno Warisman membantah adanya kelompok yang menginginkan khilafah di gerakan #2019GantiPresiden. Ia juga membantah keterlibatan organisasi yang telah dibubarkan pemerintah, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, di gerakan itu. HTI adalah organisasi yang memperjuangkan khilafah islamiyah. Sistem ini dinilai bertentangan dengan Pancasila.

    "Enggak ada dan jangan mengada-ada," kata Neno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Saham Lippo yang Jebol dan yang Melambung Dihantam Kasus Meikarta

    Jebloknya saham perusahaan-perusahaan Grup Lippo telah dimulai Selasa 16 Oktober 2018, sehari setelah KPK menangkap dan menetapkan Bupati Bekasi.