BIN: Acara #2019GantiPresiden Rawan Benturan, Kami Deteksi Dini

Reporter

Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelejen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto usai diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, 3 Juni 2017. Tempo/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta -Badan Intelijen Negara atau BIN mengklarifikasi soal pelarangan Neno Warisman menghadiri acara deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Riau, Ahad, 26 Agustus 2018. Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto mengatakan lembaga telik sandi itu menengarai indikasi akan terjadinya benturan di masyarakat seandainya kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden tetap dilaksanakan.

Menurut Wawan ada sebagian masyarakat yang menilai bahwa deklarasi #2019GantiPresiden bersifat provokatif. BIN khawatir kegiatan itu membuat geram pihak yang berseberangan sehingga menimbulkan konflik horizontal. “Kita indikasi, deteksi dini dan cegah dini,” kata  Wawan pada wartawan di Sate Pancoran, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin 27 Agustus 2018.

Baca: BIN: Neno Dilarang ke #2019GantiPresiden untuk Hindari Bentrok

Wawan menuturkan BIN menjadi pihak yang bertanggung jawab bila terjadi bentrokan dan memakan korban. Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, kata dia, menandai perubahan kewenangan masalah keamanan di daerah yang semula di tangan gubernur menjadi tanggung jawab Kabinda (Ketua BIN Daerah).

Tugas BIN, ujar Wawan, menjaga marwah konstitusi. Bentrokan yang ditakutkan terjadi tidak bisa dibiarkan, karena pembiaran itu dapat melanggar salah satu pasal dalam Undang-Undang. “Sanksinya berat,” katanya.

Simak: Polisi Jelaskan Alasan Neno Warisman Dipulangkan dari Pekanbaru

BIN mengkhawatirkan terjadi perpecahan pada tahun politik 2019 seperti yang pernah terjadi pada 2014. Menurutnya masalah kecil seperti gesekan yang mungkin terjadi bila deklarasi #2019GantiPresiden tetap digelar akan menjadi problem besar.

Meski demikian Wawan menampik gerakan #2019GantiPresiden ini menyalahi konstitusi. BIN, menurutnya, hanya bertugas untuk melerai apabila terendus bau konflik. “Tindakan orang boleh apa saja, silakan.”






BSSN Telusuri Identitas dan Tujuan Bjorka Membocorkan Data

15 hari lalu

BSSN Telusuri Identitas dan Tujuan Bjorka Membocorkan Data

BSSN bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk menelusuri identitas dan tujuan Bjorka membocorkan data.


Data Rahasia Negara RI Dibocorkan Bjorka, Pakar: Cuma Catatan Surat Menyurat

17 hari lalu

Data Rahasia Negara RI Dibocorkan Bjorka, Pakar: Cuma Catatan Surat Menyurat

Alfons Tanujaya menanggapi kebocoran ribuan data surat menyurat dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


BSSN Koordinasi dengan Setneg Telusuri Dugaan Kebocoran Data

18 hari lalu

BSSN Koordinasi dengan Setneg Telusuri Dugaan Kebocoran Data

BSSN juga telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum.


Alasan Bjorka Bocorkan Data Sensitif di Indonesia dan Sindir Twitter

18 hari lalu

Alasan Bjorka Bocorkan Data Sensitif di Indonesia dan Sindir Twitter

Dalam bocoran terbaru, Bjorka mengungkap data personal lengkap dari Muchdi terkait kematian aktivis hak asasi manusia Munir.


Bjorka 'Obok-obok' Data sampai ke Istana Presiden, Ini Reaksi BSSN

18 hari lalu

Bjorka 'Obok-obok' Data sampai ke Istana Presiden, Ini Reaksi BSSN

DarkTracer memprofilkan Bjorka sebagai 'Bad Actor' yang telah bolak balik membocorkan basisdata di Indonesia sejak 2020.


Bantah Ribuan Surat untuk Jokowi Bocor, BIN: Enkripsi Berlapis

19 hari lalu

Bantah Ribuan Surat untuk Jokowi Bocor, BIN: Enkripsi Berlapis

Juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN) membantah ada dokumen surat menyurat ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang bocor.


Ramai Kabar Soal Data Pentingnya Bocor, BIN: Hoaks Itu

20 hari lalu

Ramai Kabar Soal Data Pentingnya Bocor, BIN: Hoaks Itu

Belakangan ini ramai terdengar kabar bahwa data penting milik Badan Intelijen Negara atau BIN bocor. Benarkah?


KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

29 hari lalu

KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

Menurut Fatia, penolakan terhadap RKUHP yang saat ini muncul di masyarakat, seharusnya tidak ditanggapi melalui intelijen oleh negara.


Rencana Penyesuaian Harga BBM, Kepala BIN Berharap Masyarakat Rentan Dilindungi

31 hari lalu

Rencana Penyesuaian Harga BBM, Kepala BIN Berharap Masyarakat Rentan Dilindungi

Besaran subsidi dan kompensasi energi sampai akhir 2022 diperkirakan akan mencapai Rp 700 triliun.


Sosialisasi RKUHP Dinilai Masih Kurang, Kemenkumham Kembali Jaring Masukan Publik di 11 Kota

31 hari lalu

Sosialisasi RKUHP Dinilai Masih Kurang, Kemenkumham Kembali Jaring Masukan Publik di 11 Kota

Eddy menyadari untuk mensosialisasikan 37 BAB dan 632 Pasal yang termuat dalam RKUHP bukan perkara mudah.