Menolak Neno Warisman Seperti Melarang Emak-Emak Berpolitik

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan orang mengikuti gerak jalan #2019GantiPresiden di Solo, Jawa Tengah, Ahad, 1 Juli 2018. TEMPO/Ahmad Rafiq

    Ribuan orang mengikuti gerak jalan #2019GantiPresiden di Solo, Jawa Tengah, Ahad, 1 Juli 2018. TEMPO/Ahmad Rafiq

    TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis Muhammadiyah, Aisyah Ulfa Syafii, mengatakan penolakan terhadap Neno Warisman yang akan menghadiri gerakan #2019GantiPresiden di Pekanbaru dan beberapa kota lain adalah tindakan berlebihan. Menurut Aisyah, menolak Neno Warisman sama saja melarang emak-emak yang ingin menyalurkan aspirasi politiknya.

    Baca: Neno Warisman Donatur Terbesar, 3 Fakta #2019GantiPresiden

    "Dan itu salahnya juga dimana? #2019GantiPresiden itu kan tidak menyalahi, tentu sudah legal," kata Aisyah ketika dihubungi Ahad, 26 Agustus 2018. Sebelumnya, sekelompok orang menghadang kedatangan Neno Warisman di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pada Sabtu sore hingga malam, 25 Agustus 2018. Alasannya, Neno akan menghadiri acara deklarasi #2019GantiPresiden pada Ahad, 26 Agustus 2018.

    Neno Warisman akhirnya dipulangkan ke Jakarta setelah aksi. Menurut kepolisian setempat, pemulangan ini dilakukan sebagai upaya menjaga kondisi tetap kondusif.

    Aisyah mengatakan hak asasi manusia untuk bersuara dan berpolitik telah dijamin Undang-Undang. Sehingga, kata dia, aneh jika ada tindakan berlebihan seperti menolak kedatangan karena Neno Warisman adalah 'emak-emak' yang sedang menyuarakan hak politiknya. "Neno Warisman juga seorang ibu rumah tangga dan aktivis perempuan," kata dia.

    Simak juga: Ada Aksi Pro-Kontra #2019GantiPresiden, Neno Warisman Dipulangkan

    Aisyah menambahkan, deklarasi #2019GantiPresiden bukanlah gerakan makar atau usaha untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Menurut dia, tagar yang dikampanyekan Neno Warisman ini juga tidak menubruk koridor hukum karena tahun 2019 juga merupakan tahun politik dimana Indonesia menghadapi pemilihan presiden. "Kecuali kami deklarasi hari ini ganti presiden, nah itu yang makar," kata Aisyah yang juga seorang politisi dari Partai Berkarya itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.