JK Bakal Tinjau Dampak Gempa Lombok Selasa Besok

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wapres Jusuf Kalla, Mendes PDTT, Menteri Kesehatan dan rombongan mengadiri rembuk desa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 5 Juli 2018.

    Wapres Jusuf Kalla, Mendes PDTT, Menteri Kesehatan dan rombongan mengadiri rembuk desa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 5 Juli 2018.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK akan berkunjung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa, 21 Agustus 2018. Dia akan meninjau dampak gempa Lombok dan memastikan rencana rekonstruksi rehabilitasi ini berjalan.

    Baca: LRT Jakarta Gagal Ikut Asian Games, JK: Ndak Apa - apalah

    Juru Bicara Wakil Presiden Husain Abdullah mengatakan JK akan mengkonsolidasikan proses bantuan, rehabilitasi, dan tanggap darurat. "Tentu juga memberi spirit buat masyarakat yang terkena musibah. Apalagi ini sudah 7 SR, ada lagi susulan," kata dia di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, 20 Agustus 2018.

    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan akan turut mendampingi JK. "Gubernur Jawa Timur juga ikut," ujarnya. 

    Lombok diguncang gempa hebat beberapa kali. Pada 29 Juli 2018 gempa berkekuatan 6,5 SR terjadi. Gempa berkekuatan 6,9 SR kemudian terjadi pada 5 Agustus 2018. Kemarin, lindu terjadi lagi dengan kekuatan 7 SR.

    Gempa bumi yang beruntun mengguncang Lombok kerusakan bangunan bertambah. Sebanyak 151 unit rumah rusak dengan rincian 7 rusak berat, 5 rusak sedang, dan 139 rusak ringan serta 6 unit fasilitas ibadah.

    Baca: Tiga Kali Mengikuti Pilpres, JK Mengklaim Tidak Ada Mahar Politik

    Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan bantuan logistik terus disalurkan ke korban gempa di Lombok. "Stok logistik mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi. Apalagi bantuan terus berdatangan dari berbagai pihak," ujarnya seperti dilansir keterangan tertulis, Senin, 20 Agustus 2018.

    Sutopo mengatakan upaya penanganan darurat terus diintensifkan. Percepatan bantuan perbaikan rumah rusak, fasilitas umum seperti rumah sakit, puskesmas, dan sekolah darurat juga dilakukan sambil menunggu tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi nantinya. Operasi pasar untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan ketersediaan bahan-bahan pokok terus dilakukan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.