Kesaksian Eks Mensesneg Soal Penghapusan Utang Sjamsul Nursalim

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Syafruddin Arsyad Temenggung (kiri) menutupi wajahnya saat mengikuti sidang lanjutan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 30 Juli 2018. Dalam sidang ini jaksa penuntut umum KPK menghadirkan 12 saksi terkait tindak pidana korupsi pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligator BLBI kepada BPPN. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Sekretaris Negara Bambang Kesowo mengatakan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri pernah menyetujui penghapusbukuan sebagian utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI milik Sjamsul Nursalim. Dia mengatakan itu saat menjadi saksi meringankan untuk terdakwa perkara penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI, Syafruddin Arsyad Temenggung.

Baca juga: Kasus BLBI, KPK Belum Bisa Panggil Paksa Sjamsul Nursalim

"Presiden menyatakan, baik itu dilaksanakan, kata-kata itu sering kali keluar dan menjadi polanya," kata dia saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.

Bambang menuturkan keputusan itu diambil Megawati saat rapat kabinet terbatas pada 11 Februari 2004. Dalam rapat itu hadir sejumlah menteri, termasuk dirinya, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti dan Syafruddin selaku Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam surat dakwaan menyebut pada rapat itu, Syafruddin melaporkan soal utang petani tambak Dipasena yang berjumlah Rp 3,9 triliun. Utang itu menjadi salah satu aset milik Sjamsul yang diberikan ke negara untuk membayar utang BLBI.

Menurut jaksa, Syafruddin melaporkan sebanyak Rp 2,8 triliun utang itu macet, sementara Rp 1,1 triliun sisanya bisa ditagih. Syafruddin mengusulkan penghapusbukuan terhadap Rp 2,8 triliun kredit macet. Rapat tak mengambil keputusan, namun Syafruddin didakwa membuat seolah rapat menyetujui usulannya. "Syafruddin juga tidak menjelaskan misinterpretasi pada saat aset itu diserahkan ke BPPN."

Baca juga: Resolusi Tuntaskan Kasus BLBI, Ini Langkah yang Dilakukan KPK

Jaksa mengatakan, kesimpulan rapat yang dia buat sendiri kemudian menjadi landasan Syafruddin menerbitkan SKL bagi pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim. Namun belakangan, keputusan Syafruddin mengeluarkan SKL membuatnya harus berurusan dengan lembaga antirasuah.

KPK mendakwa Syafruddin bersama Dorodjatun merugikan negara Rp 4,58 triliun dari penerbitan SKL untuk Sjamsul. Mereka juga didakwa telah memperkaya Sjamsul dari penerbitan SKL tersebut.

Namun, Bambang mengatakan sebenarnya dalam rapat itu tidak spesifik membahas utang Sjamsul Nursalim. Menurut dia, rapat lebih banyak membahas soal kondisi petani plasma Dipasena yang kian terpuruk imbas krisis moneter 1997. "Masalah petani tambak dikhawatirkan meluas menjadi masalah sosial dan keamanan," kata dia.

Menurut Bambang, dari kondisi tersebut, kemudian muncul wacana untuk memotong hutang petambak. "Sepemahaman saya semuanya menyepakati langkah itu," kata dia.

Baca juga: KPK Dalami Pengetahuan Boediono Soal Penerbitan SKL BLBI

Bambang mengakui memang tidak ada keputusan rapat secara tertulis soal penghapusbukuan utang petambak. Namun, dia yakin rapat menyetujui usulan tersebut. "Mungkin tidak ada keputusan persetujuan atau apa, tapi itulah yang terjadi dan presiden menyatakan baik itu dilaksanakan itu," kata Bambang.

Jaksa KPK Chaerudin mengatakan kesaksian Bambang bersifat subyektif. Dia mengatakan KPK memiliki bukti notulensi rapat, bahwa pembahasan soal utang petambak tidak mencapai kesimpulan. "Dalam notulensinya ada usulan, pembahasan dan kesimpulan, khusus untuk hutang ini enggak ada kesimpulan," kata dia.






Megawati Soekarnoputri Beri Pengarahan Kepada 93 Kepala Daerah Kader PDIP, Ganjar Pranowo Hadir

8 hari lalu

Megawati Soekarnoputri Beri Pengarahan Kepada 93 Kepala Daerah Kader PDIP, Ganjar Pranowo Hadir

Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada 93 kepala daerah kader PDIP. Pengarahan digelar ditengah situasi politik yang menghangat.


Dewan Kolonel Bantah Disebut Salahi AD/ART PDIP

8 hari lalu

Dewan Kolonel Bantah Disebut Salahi AD/ART PDIP

Dewan Kolonel membantah pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyatakan mereka menyalahi AD/ART PDIP.


Soal Dewan Kolonel PDIP, Hasto Kristiyanto: Tidak Sesuai dengan AD/ART Partai

9 hari lalu

Soal Dewan Kolonel PDIP, Hasto Kristiyanto: Tidak Sesuai dengan AD/ART Partai

Hasto Kristiyanto tetap membantah adanya Dewan Kolonel yang disebut sebagai kelompok pengusung Puan Maharani sebagai calon presiden.


Puan Maharani Disebut Setujui Pembentukan Dewan Kolonel

9 hari lalu

Puan Maharani Disebut Setujui Pembentukan Dewan Kolonel

Puan Maharani telah mengetahui dan menyetujui pembentukan Dewan Kolonel yang akan mendukungnya untuk maju pada Pilpres 2024.


Anggota DPR Fraksi PDIP Akui Bentuk Dewan Kolonel Untuk Dukung Puan Maharani

9 hari lalu

Anggota DPR Fraksi PDIP Akui Bentuk Dewan Kolonel Untuk Dukung Puan Maharani

Johan Budi menyatakan Dewan Kolonel merupakan tim yang dipersiapkan untuk mendukung Puan Maharani jika nantinya terpilih sebagai capres PDIP.


Karpet Merah Puan Maharani

10 hari lalu

Karpet Merah Puan Maharani

Manuver Puan Maharani, mendapat restu dari ibunya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.


Ganjar's Chances Running Low

11 hari lalu

Ganjar's Chances Running Low

The chances of Central Java Governor Ganjar Pranowo becoming a presidential candidate from the Indonesian Democratic Party of Struggle are running low


Aset Tommy Soeharto yang Dilelang Tak Kunjung Laku, Kemenkeu: Nilainya Tinggi

14 hari lalu

Aset Tommy Soeharto yang Dilelang Tak Kunjung Laku, Kemenkeu: Nilainya Tinggi

Kemenkeu mengonfirmasi aset-aset milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang telah disita dan dilelang pemerintah tak kunjung laku.


Piutang Negara Tembus Rp 170,23 Triliun, Paling Banyak dari Kasus BLBI

14 hari lalu

Piutang Negara Tembus Rp 170,23 Triliun, Paling Banyak dari Kasus BLBI

Piutang BLBI tercatat sektiar Rp 150 triliun.


Hasto Kristiyanto Sebut Jokowi Hadapi Situasi Tak Mudah, Minta Kader PDIP Turun ke Bawah

24 hari lalu

Hasto Kristiyanto Sebut Jokowi Hadapi Situasi Tak Mudah, Minta Kader PDIP Turun ke Bawah

Hasto Kristiyanto mengatakan seluruh kader PDIP tetap harus bersemangat dan konsisten membantu serta mengawal suksesnya pemerintahan Jokowi.