Saat Zulkifli Hasan Cerita Soal Kasimo dan Natsir di MPR

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

    Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan, dalam pembukaan Sidang Tahunan MPR 2018, mengingatkan tentang tahun politik dan kisah keteladanan para pendiri bangsa.

    Baca juga: Zulkifli Hasan Minta Asman Abnur Mundur Sejak Pekan Lalu

    "Kita ingat persahabatan Pak Kasimo dan Pak Natsir yang bersepeda bersama setelah berdebat sengit ke parlemen," ujarnya.

    Muhammad Natsir dikenal sebagai tokoh Partai Masyumi. Dia dikenal berkawan akrab dengan tokoh Partai Katolik, I.J. Kasimo. Meski berasal dari partai yang berlawanan dan kerap berdebat di parlemen, keduanya selalu akrab di luar parlemen.

    "Kita juga ingat persahabatan Bung Karno dan Bung Hatta, yang tetap hangat dan akrab meski sudah tak bisa bersama lagi. Padahal mereka berbeda pandangan yang tak ada titik temunya tentang demokrasi," kata Zulkifli Hasan dalam sidang MPR, Kamis, 16 Agustus 2018.

    Baca juga: Zulkifli Hasan Bungkam Setelah Bertemu Presiden Jokowi di Istana

    Zulkifli juga mengenang kisah persahabatan Simatupang dengan Kasman dan Prawoto ketika sama-sama bergerilya akibat agresi Belanda. Ada juga kisah Buya Hamka, yang bergegas mengimami salat jenazah Bung Karno kendati dulu pernah dipenjarakan tanpa proses peradilan. "Bagi Buya Hamka, perbedaan politik bukan halangan untuk memaafkan," ucap Zulkifli.

    Menurut Zulkifli Hasan, pendiri bangsa juga memberi keteladanan bahwa memimpin adalah mengabdi, bukan sekadar jalan mencari kuasa.

    "Seperti Bung Hatta yang tak mampu membeli sepatu Bally sampai akhir hayatnya, atau seperti prinsip yang selalu diajarkan KH Agus Salim: leiden is lijden, memimpin adalah jalan menderita," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.