Tiga Kritik Ketua MPR Zulkifli Hasan ke Pemerintahan Jokowi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (tengah) saat memimpin Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR Tahun 2018 di Gedung Nusantara, Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.

    Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (tengah) saat memimpin Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR Tahun 2018 di Gedung Nusantara, Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.

    TEMPO.CO, Jakarta - Dalam pidato di pembukaan Sidang Paripurna MPR Tahun 2018, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menyentil pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi - Jusuf Kalla.

    Baca juga: Zulkifli Hasan Bungkam Setelah Bertemu Presiden Jokowi di Istana

    Zulkifli Hasan menyebut ada tiga persoalan ekonomi yang membutuhkan terobosan kebijakan dari pemerintah.

    Soal Kesenjangan

    Zulkifli Hasan menyebut MPR mensyukuri rasio Gini yang dicapai pemerintah dari 0,41 menjadi 0,39 saat ini. "Ini terjadi akibat turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah," katanya di Ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.

    Menurut Zulkifli Hasan, yang perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin yang masih sangat besar jumlahnya. Golongan ini, kata dia, sangat rentan terhadap perubahan harga. "Oleh karenanya, pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli mereka tidak tergerus," ujarnya.

    Zulkifli Hasan kemudian menyebut Presiden Jokowi di pidato tersebut. "Bapak Presiden, ini titipan emak-emak, titipan rakyat Indonesia, agar harga-harga terjangkau, terutama kebutuhan sehari-hari."

    Stabilitas dan Defisit Transaksi Berjalan

    Zulkifli Hasan mengatakan pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro perlu terus dikembangkan melalui fasilitas kredit, juga fasilitas produksi dan pasar, termasuk bantuan pemasaran dan teknologi, agar mereka tumbuh dan berkembang.

    Ia menambahkan, kesempatan berusaha dari kebijakan perluasan pembangunan infrastruktur harus didistribusikan secara luas ke daerah melalui usaha-usaha swasta menengah dan kecil. "Tidak hanya dimonopoli oleh BUMN. Ini pesan daerah-daerah," katanya.

    Masalah Pengelolaan Utang

    Zulkifli Hasan mengatakan negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini. 

    "Ini merupakan titik lemah yang harus kita selesaikan agar ketahanan ekonomi jadi kuat. Kita tidak perlu lagi memakai alasan bahwa nilai tukar rupiah melemah terdampak global tanpa mau melihat diri sendiri ke dalam," katanya.

    Zulkifli Hasan mengatakan saat ini dia melihat peningkatan arus impor yang sangat bebas dan tidak terkendali. Sedangkan kemampuan ekspor melemah karena batas daya saing di industri rapuh. Tidak ada kebijakan industri yang memadai sehingga sektor ini tumbuh rendah dan daya saingnya lemah. "Sektor ini tengah mengalami deindustrialisasi yang sangat memprihatinkan," katanya.

    Tugas pemerintah dan kebijakannya adalah untuk membangkitkan kembali sektor industri sehingga mampu tumbuh dua digit seperti pada masa-masa yang lalu.

    Dalam hal pengelolaan utang, Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu mengatakan pemerintah tak bisa menyatakan utang pemerintah aman dengan rasio utang 30 persen. "Yang sangat perlu dicermati adalah jumlah beban pembayaran utang pemerintah yang mencapai tidak kurang dari Rp 400 triliun pada 2018," ujarnya.

    Baca juga: Dalam Satu Hari, Zulkifli Hasan Gelar Pertemuan dengan Jokowi dan Prabowo

    Jumlah ini, kata Zulkifli Hasan setara dengan tujuh kali dana yang diberikan kepada desa-desa di seluruh Indonesia atau enam kali anggaran kesehatan seluruh rakyat Indonesia. "Dan sudah di luar batas kewajaran kemampuan negara untuk membayarnya," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Fakta-fakta Pelantikan Jokowi - Ma'ruf, Dihadiri Prabowo - Sandi

    Selain beberapa wakil dari berbagai negara, pelantikan Jokowi - Ma'ruf ini dihadiri oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.