TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada lima kementerian di kabinet kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang pejabatnya malas melaporkan harta kekayaan mereka. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan sudah mengimbau semua kementerian agar pejabatnya membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara negara (LHKPN). Namun, menurut dia masih banyak pejabat kementerian yang belum membuat LHKPN dengan alasan ribet.
Baca: Lima Kementerian yang Pejabatnya Paling Rajin Lapor LHKPN
"Tapi yang protes itu biasanya oknum yang memang enggak mau membuat laporan, jadi sekalian aja dia protes," kata dia di Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018. Berikut lima kementerian di era Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi yang persentase pelaporan LHKPN pejabatnya masih rendah.
1. Kementerian Ketenagakerjaan
Persentase LHKPN yang dibuat pejabat di kementerian yang saat ini digawangi oleh Hanif Dhakiri ini hanya 11,88 persen. Dari 160 pejabat kementerian yang tergolong wajib lapor, hanya 19 pejabat yang melakukannya.
2. Kementerian Pertahanan
Dari 81 pejabat yang tergolong wajib lapor, hanya 9 orang yang sudah melaporkan hartanya. Kementerian yang dipimpin Ryamizard Ryacudu ini punya persentase pelaporan 11,11 persen.
3. Kementerian Pemuda dan Olahraga
Dari 235 wajib lapor, ada 212 pejabat Kemenpora yang belum membuat LHKPN. Persentase pelaporan di kementerian yang dipimpin oleh Imam Nahrawi ini hanya 9,79 persen.
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Jumlah pelaporan di kementerian yang saat ini digawangi oleh Eko Putro Sandjojo ini hanya 9,71 persen.
5. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Dari 54 pejabat yang seharusnya melaporkan jumlah harta miliknya, hanya satu orang yang melapor ke KPK. Hasilnya, persentase di pelaporan LHKPN di kementerian yang saat ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga ini hanya 1,85 persen. Angka ini menjadikan Kementerian Koperasi yang paling rendah dibandingkan kementerian lain.
Simak: KPK Sebut Kepatuhan Pelaporan LHKPN Nasional Capai 52 Persen
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan berharap semakin banyak pejabat kementerian yang melapor LHKPN. Dia mengatakan peran menteri sebagai pimpinan amat penting untuk memberi contoh dan mendorong bawahannya juga membuat LHKPN. "Untuk pemimpin yang enggak mau kasih contoh sudah lah berhenti saja," kata dia.
