Koalisi Jokowi Tidak Satu Suara Soal JK Gugat Masa Jabatan Wapres

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo santap malam bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Senin malam 23 Juli 2018. Foto/Biro Pers Setpres

    Presiden Joko Widodo santap malam bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Senin malam 23 Juli 2018. Foto/Biro Pers Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak satu suara dalam menyikapi keterlibatan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam gugatan masa jabatan wapres (wakil presiden). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) misalnya, mengaku berada dalam posisi pasif responsif.

    Baca: Ikut Gugat Masa Jabatan Wapres, JK: Saya Korbankan Niat Pensiun

    Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, mereka pasif dalam arti bersifat menunggu proses hukum di Mahkamah Konstitusi. "Responsif dalam arti siap bergerak maju apapun putusan MK," ujar Hendrawan saat dihubungi Tempo pada Rabu, 25 Juli 2018.

    Setali tiga uang, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut partainya tidak ingin mendahului keputusan MK. Sampai putusan MK diketok, Golkar masih berpegangan pada keputusan DPP sebelumnya."Partai Golkar masih konsisten mendukung Pak Airlangga Hartarto sebagai Cawapres-nya Pak Jokowi" ujar Ace saat dihubungi terpisah.

    Begitu pula dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). "Hari ini kami hanya fokus berusaha dan berdoa untuk mendorong Cak imin jadi cawapres," ujar Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding.

    Baca juga: Relawan Jokowi Kritik Uji Materi Masa Jabatan Wapres

    Sementara itu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) PPP mengatakan, berdasarkan pandangan hukum tata negara partainya, semestinya JK tidak bisa lagi menjadi cawapres. "Pandangan hukum tata negara PPP, mestinya Pak JK enggak bisa maju lagi," kata Sekjen PPP Arsul Sani.

    Hanura menyayangkan langkah JK tersebut. "Seyogyanya JK berjiwa besar, tidak lagi mengejar jabatan melainkan memberi jalan kepada generasi muda untuk tampil," ujar Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah kepada Tempo.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate menegaskan, partainya mendukung segala keputusan Jokowi. "Nasdem konsisten dengan sikap politik without reserve," ujar Johnny.

    Simak juga: Gugatan Masa Jabatan Wapres, Fahri Hamzah: Kepentingan Jokowi

    Partai Perindo mengajukan uji materi Pasal 169 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada 10 Juli lalu. Perindo mempermasalahkan pasal ini, yang dianggap membatasi jabatan calon wakil presiden sebanyak dua periode, baik berturut-turut maupun tidak. Gugatan ini menjadi sorotan karena JK ikut menjadi pihak terkait dalam uji materi masa jabatan wapres ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.