JK Optimistis Uji Materi Masa Jabatan Wapres Bisa Selesai Cepat

Wakil Presiden Jusuf Kalla meninggalkan Pengadilan Tipikor setelah bersaksi dalam sidang peninjauan kembali kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji untuk terpidana Suryadharma Ali pada Rabu, 11 Juli 2018. TEMPO/Taufiq Siddiq

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK optimistis uji materi terhadap masa jabatan presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konsitusi (MK) bisa diselesaikan dalam waktu dekat.

Dalam menangani uji materi, MK biasanya butuh waktu hingga berbulan-bulan untuk memutuskan pandangannya. Sementara uji materi soal masa jabatan presiden dan wakil presiden ini akan menentukan nasib JK di pemilihan presiden 2019 nanti. Jika sebelum 10 Agustus belum diputuskan, JK tak bisa ikut mendaftar untuk ikut di Pilpres.

Baca: Jika Gugatan Masa Jabatan Wapres Dikabulkan, PKB Khawatir Ini

Namun JK mengatakan MK pernah memberikan keputusan dalam waktu yang singkat. "Malah ada yang diputus dalam 30 jam. Itu tentang KTP elektronik," kata dia di kantornya, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018.

JK terlibat dalam uji materi masa jabatan presiden dan wakil presiden ke MK sebagai pihak terkait dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebagai penggugat. Ia meminta tafsir MK terkait dengan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal itu mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya dua periode namun dianggap tidak menjelaskan periode yang dimaksud berturut-turut atau tidak.

Baca: Ingin Usung Jokowi - JK, Perindo Ajukan Uji Materi UU Pemilu

Sejumlah pihak berharap MK tidak mengabulkan permohonan uji materi pasal tersebut. Beberapa ahli tata negara menilai pembatasan masa jabatan ditujukan untuk menghindari kekuasaan satu orang dalam waktu panjang. Jika MK mengabulkan gugatan, maka mereka khawatir Indonesia akan kembali ke masa seperti Orde Baru.

JK menilai keputusannya untuk terlibat dalam uji materi merupakan peluang untuk memperjelas tafsiran UU Pemilu. "Ini suatu peluang yang diberikan oleh konstitusi sendiri, melalui MK. MK itu tempat orang bertanya, tempat org sampaikan gugatan, jika ada UU yg diperkirakan tak sesuai UUD," ujarnya.






Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

1 jam lalu

Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

Presiden Jokowi tak mau menegaskan apakah dia akan mengesahkan atau tidak pergantian Aswanto dengan Guntur Hamzah.


DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto

2 jam lalu

DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto

Komisi III tetap mencopot Hakim MK Aswanto meskipun secara prosedur dianggap inkonstitusional.


DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

2 jam lalu

DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

DPR ingin agar Presiden Jokowi menerbitkan Kepres penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto.


Ancaman bagi Pengunggah Tragedi Kanjuruhan

6 jam lalu

Ancaman bagi Pengunggah Tragedi Kanjuruhan

Isu penculikan beredar di media sosial di tengah-tengah penyelidikan tragedi Kanjuruhan.


ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

23 jam lalu

ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

DPR mencopot hakim MK Aswanto. ICW menilai DPR memperlihatkan sikap otoritarianisme dan pembangkangan hukum.


5 Fakta di Balik Kemenangan SBY dan JK Pada Pilpres 2004, Memicu Renggang dengan Megawati?

1 hari lalu

5 Fakta di Balik Kemenangan SBY dan JK Pada Pilpres 2004, Memicu Renggang dengan Megawati?

Hari ini, 4 Oktober 2004 diumumkan kemenangan SBY - JK sebagai presiden dan wapres periode 2004 - 2009. Berikut beberapa fakta menariknya.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

2 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

3 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

3 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

3 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.